DPRD DKI Temukan Anggaran Siluman di APBD Versi Ahok

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menemukan adanya pos anggaran yang tidak pernah disetujui DPRD dalam rapat pembahasan RAPBD 2015. Pos anggaran tersebut yakni item penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk lima BUMD.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, hasil pembahasan Banggar terkait evaluasi RAPBD DKI 2015 tadi sore menemukan anggaran yang tidak melalui pembahasan dan disetujui Banggar DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ini ada beberapa permasalahan yang mungkin kita alami. Inilah yang dibilang siluman," ujar Prasetyo, usai rapat tertutup Banggar, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Politikus PDIP itu mencontohkan masuknya anggaran PMP untuk PD Dharma Jaya. Padahal saat rapat dengan TAPD, DPRD tidak menyetujui pengucuran anggaran untuk BUMD DKI yang mengurusi pemotongan ternak itu.

Belum lagi dengan adanya pengajuan anggaran untuk PT. Ratak dan PT Cemani Koka. "Itu Enggak ada gunanya jadi kita coret juga. PT Cemani Koka ini enggak ada di pembahasan saat rapat Banggar dan TAPD," ujarnya.

Tak hanya itu, adalagi PT Grahasari Suryajaya yang dianggarkan Rp48 miliar. Lalu PT Rumah Sakit Haji yang juga tak pernah dibahas dewan dengan TAPD, yang juga bisa lolos di draf APBD versi Ahok. "Ini juga enggak terbahas, ini yang dianggap siluman juga ini," ucap dia.

Padahal diketahui, di draf APBD yang disepakati di paripurna, hanya tiga BUMD saja yang disetujui dapat kucuran. Yakni PT Mass Rapid Transit (MRT), PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dan PT Bank DKI.

Dewan pun akan menanyakan ke TAPD mengenai lolosnya kelima perusahaan tersebut di APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kemendagri. (Baca: Anggaran Ini Bikin Anggota DPRD DKI Geleng-geleng Kepala)

"Besok kita pertanyakan kepada TAPD kemana ini, Besok kan kami rapat dengan TAPD, kalau tidak ada titik temunya, kami serahkan Kemendagri. Mudah-mudahan komunikasi terbentuk. Apapun ceritanya APBD 2015 harus terbentuk di DKI Jakarta," ujar dia.