Ada Anggaran Siluman, Wagub DKI Larang Dibesar-besarkan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta diminta terbuka terkait anggaran siluman sebesar Rp8,8 triliun di dalam RAPBD DKI 2015. Tujuannya, agar tidak menambah konflik baru antara eksekutif dan legislatif.

"Bahas dan munculkan saja di komisi. Sehingga dengan cara seperti itu tidak ada lagi anggaran siluman. Transparan di masing-masing komisi, kan enak, sehingga jangan ada pertentangan baru," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota Jakarta, Senin (19/1/2015).

Dengan adanya komunikasi yang terbuka, kata dia, DPRD dan tim anggaran yang terdiri dari Sekda, BPKD, dan Bappeda DKI Jakarta akan terjalin hubungan yang harmonis. "Semuanya harus jelas, transparan. Karena kami menggunakan e-budgeting dan ULP."

"Saya minta jangan dibesar-besarkan. (Secara) prinsip oke, tapi caranya dikomunikasikan. Dewan bukan musuh kami kok," tukas mantan Wali Kota Blitar ini.

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) naik pitam mengetahui ada anggaran siluman sebesar Rp8,8 triliun di R-APBD 2015. Namun, DPRD pun langsung mendatangi Ahok pada hari ini untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut.