Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Dipangkas Rp500 Miliar, Anies Tak Ambil Pusing

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ambil pusing terkait pemangkasan anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sebesar Rp500 miliar oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Anies masih yakin anggaran rumah tanpa DP ini bisa saja berubah saat proses pembahasan dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)ke Rancangan APBD. Karena pembahasan belum sampai pada tahap akhir yakni, kesepakatan APBD 2020.

"Masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD-nya. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya," ujar Anies di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Anies belum bisa memastikan berapa kira-kira besaran angka saat RAPBD 2020 itu diketok. Meski demikian, Anies memastikan semua program yang menyangkut kepentingan rakyat tidak akan terganggu.

"Kita lihat nanti (bisa berubah atau tidak). Kita pastikan semua kegiatan strategis aman, karena itu menyangkut kepentingan yang besar sekali," jelasnya.

Diketahui, DPRD DKI telah memangkas anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sebesar Rp500 miliar saat rapat Banggar Rabu 27 November 2019. Adapun anggaran tersebut diperuntukan untuk fasilitas penyediaan kredit bagi warga yang mengajukan program unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Kita sepakati (pemangkasan) jadi Rp500 miliar," ujar Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi sambil mengetok palu saat Banggar di gedung DPRD DKI.

Prasetyo menuturkan kebijakan Rumah DP 0 Rupiah nanti akan digeser dengan memanfaatkan rumah susun (rusun) di Ibu Kota. Awalnya Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Jaya menganggarkan mata anggaran untuk Rumah DP 0 Rupiah sebesar Rp2 triliun di KUA-PPAS RAPBD 2020.

Kemudian, anggaran ini kembali turun menjadi Rp1 triliun saat rapat dengan Banggar Selasa (26/11). Dengan sejumlah pertimbangan, anggaran Rp1 triliun dipotong lagi senilai Rp500 miliar pada rapat Banggar Rabu (27/11). Akhirnya DPRD dan Pemprov DKI sepakat untuk berhenti pada angka Rp500 miliar.