Lebih Humanis Tertibkan PKL, Satpol PP Akan Lakukan Cara Ini
Lebih Humanis Tertibkan PKL, Satpol PP Akan Lakukan Cara Ini
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada lagi penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) dengan mengangkut barang daganganya. PKL boleh berdagang dit rotoar asalkan tidak menggangu pejalan kaki.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, dalam penertiban trotoar yang diokupasi PKL, pihaknya tidak lagi menggunakan cara mengangkut dan menyita barang dagangan.Menurutnya, penertiban kali ini lebih menggunakan pendekatan manusiawi. Seperti pemberitahuan dan penghalauan apabila mereka tetap berjualan di trotoar menggangu pejalan kaki.
"Kami juga memperbolehkan PKL berdagang di trotoar asal masih ada luas pejalan kaki yang tidak terganggu. Dibeberapa tempat diperbolehkan," kata Arifin saat dihubungi, Selasa (12/3/2019).
Arifin menjelaskan, apabila menemukan PKL yang mengokupasi trotoar, pihaknya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa itu salah. Kemudian apabila keesokannya masih menemukan PKL di trotoar tersebut, pihaknya akan melakukan penghalauan seperti di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang setiap harinya di jaga petugas. (Baca Juga: Penertiban PKL Tanah Abang Ricuh, Satpol PP: Ada Provokator)
Kepada Dinas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Arifin berharap agar ada pembinaan yang maksimal terhadap para PKL mengingat itu merupakan kewenangannya. Termasuk mengalokasikannya ke tempat yang lebih layak.
"Karena belum ada pembinaan yang dilakukan UMKM, dibeberapa tempat diperbolehkan berdagang asal tidak menggangu pejalan kaki," pungkasnya.
Selain itu, lanjut Arifin, pihaknya juga tengah mengerahkan 700 petugas berbaju orange di persimpangan jalan, khususnya pada saat jam-jam sibuk. Mereka bertugas membantu pejalan kaki menyeberang. Termasuk para disabilitas. "Petugas membantu ketettiban lalu lintas ketika jam jam sibuk," pungkasnya.
Sementara itu, Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin menyayangkan trotoar yang sudah tertata lebar saat ini diokupasi para PKL. Idealnya, kata, trotoar itu harus aman, nyaman bersih dari PKL, parkir kendaraan dan harus ditanami pohon yang ditanam langsung didasar tanah dan tumbuh mekar ke atas, sehingga ketika pejalan melintas, mereka bisa terhindar dari sinar matahari. ( Baca juga: Trotoar di Jalan Satrio Akan Dipercantik, Konsepnya Complete Streets )
Ahmad menyarankan agar trotoar yang sudah dilebarkan saat ini segera disterilisasikan dan ditambah fasilitas pohon. Dia mengakui bila pengerjaannya memang harus terkordinir berbagai pihak, bukan hanya Dinas Bina Marga. Tetapi, masyarakat tidak mau tahu bagaimana mereka bekerja. Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui mengapai trotoar yang dilebarkan dengan mengambil bahu jalan tetapi masih diokupasi PKL, parkir dan tidak nyaman untuk berjalan kaki.
"Harusnya pihak terkait lainnya sudah siap ketika trotoar ditata. Misalnya saja PKL, harusnya Dinas UMKM siap untuk penataan PKL. Selama ini mereka hanya bekerja menyalurkan bantuan ke pedagang pembinaan. Tetapi PKL di trotoar tidak bisa ditata," ujarnya.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, dalam penertiban trotoar yang diokupasi PKL, pihaknya tidak lagi menggunakan cara mengangkut dan menyita barang dagangan.Menurutnya, penertiban kali ini lebih menggunakan pendekatan manusiawi. Seperti pemberitahuan dan penghalauan apabila mereka tetap berjualan di trotoar menggangu pejalan kaki.
"Kami juga memperbolehkan PKL berdagang di trotoar asal masih ada luas pejalan kaki yang tidak terganggu. Dibeberapa tempat diperbolehkan," kata Arifin saat dihubungi, Selasa (12/3/2019).
Arifin menjelaskan, apabila menemukan PKL yang mengokupasi trotoar, pihaknya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa itu salah. Kemudian apabila keesokannya masih menemukan PKL di trotoar tersebut, pihaknya akan melakukan penghalauan seperti di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang setiap harinya di jaga petugas. (Baca Juga: Penertiban PKL Tanah Abang Ricuh, Satpol PP: Ada Provokator)
Kepada Dinas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Arifin berharap agar ada pembinaan yang maksimal terhadap para PKL mengingat itu merupakan kewenangannya. Termasuk mengalokasikannya ke tempat yang lebih layak.
"Karena belum ada pembinaan yang dilakukan UMKM, dibeberapa tempat diperbolehkan berdagang asal tidak menggangu pejalan kaki," pungkasnya.
Selain itu, lanjut Arifin, pihaknya juga tengah mengerahkan 700 petugas berbaju orange di persimpangan jalan, khususnya pada saat jam-jam sibuk. Mereka bertugas membantu pejalan kaki menyeberang. Termasuk para disabilitas. "Petugas membantu ketettiban lalu lintas ketika jam jam sibuk," pungkasnya.
Sementara itu, Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin menyayangkan trotoar yang sudah tertata lebar saat ini diokupasi para PKL. Idealnya, kata, trotoar itu harus aman, nyaman bersih dari PKL, parkir kendaraan dan harus ditanami pohon yang ditanam langsung didasar tanah dan tumbuh mekar ke atas, sehingga ketika pejalan melintas, mereka bisa terhindar dari sinar matahari. ( Baca juga: Trotoar di Jalan Satrio Akan Dipercantik, Konsepnya Complete Streets )
Ahmad menyarankan agar trotoar yang sudah dilebarkan saat ini segera disterilisasikan dan ditambah fasilitas pohon. Dia mengakui bila pengerjaannya memang harus terkordinir berbagai pihak, bukan hanya Dinas Bina Marga. Tetapi, masyarakat tidak mau tahu bagaimana mereka bekerja. Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui mengapai trotoar yang dilebarkan dengan mengambil bahu jalan tetapi masih diokupasi PKL, parkir dan tidak nyaman untuk berjalan kaki.
"Harusnya pihak terkait lainnya sudah siap ketika trotoar ditata. Misalnya saja PKL, harusnya Dinas UMKM siap untuk penataan PKL. Selama ini mereka hanya bekerja menyalurkan bantuan ke pedagang pembinaan. Tetapi PKL di trotoar tidak bisa ditata," ujarnya.
(ysw)
Explore More