Lokalisasi Keinginan Ahok Terbentur Aturan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku ingin membuat lokalisasi dengan pengawasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Namun, dia juga mengakui, kalau keinginannya itu terganjal dengan peraturan yang tidak diatur dalam undang-undang.

"Kan enggak boleh, enggak ada dasar aturannya, makanya kami jadi munafik kan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2016).

Menurut Ahok, lokalisasi itu perlu ada untuk menyalurkan hasrat para pria hidung belang. "Saya sudah bilang berkali-kali, kalau kotoran manusia, kamu berserakan di mana-mana itu jorok. Tapi kalau kamu masukkin ke toilet enggak berasa jorok kan," lanjut Ahok.

Penertiban Kalijodo, Jakarta Utara, kata Ahok, tidak akan membuat para pekerja seks komersial (PSK) menyebar. "Enggak tersebar juga, orang enggak pernah resmi dan enggak pernah kami kontrol kok," tukasnya.

PILIHAN:

Beredar Percakapan, Mirna Ingin Culik Bayi Jessica

Sebut Rencana Penertiban Kalijodo Pencitraan Ahok, FPI Tetap Beri Dukungan