Masyarakat Diminta Pilih Gubernur DKI yang Mampu Tangani Kemacetan

JAKARTA - Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai Pemprov DKI Jakarta belum mampu mengatasi kemacetan. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai lebih memprioritaskan pembangunan beraroma proyek dibanding mengatasi kemacetan.

"Pemprov DKI saat ini, lebih memprioritaskan upaya yang beraroma proyek, seperti pembangunan sembilan jembatan underpass dan flyover. Kemudian kebijakan yang berorientasi bisnis, seperti ERP yang pada kenyataannya tidak berdampak signifikan untuk mengurai kemacetan," kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin (24/10/2016).

Menurutnya, lalu lintas itu urat nadi kehidupan dan cermin budaya dan potret modernitas sebuah bangsa, khususnya di Jakarta. Maka itu, Jakarta membutuhkan pemimpin yang mampu memotivasi semua masyarakat untuk bersama mewujudkan Kamseltibcar lalin.

Dia menerangkan, kemacetan di Jakarta saat ini sudah sampai tahap gawat darurat. Bahkan, kemacetan sudah membunuh aktivitas dan kreativitas masyarakat. Bahkan, Study on Integrated Transportation Master Plan Phase II, yang merupakan study gabungan Bappenas dan JICA mengungkap, kemacetan itu menimbulkan kerugian sebesar Rp75 triliun per tahun.

Kerugian tersebut ada akibat pemborosan penggunaan bahan bakar dan kerusakan kendaraan akibat terjebak kemacetan. Ditambah lagi, terdapat pula kerugian kesehatan dan lingkungan akibat polusi udara yang tinggi.

Seharusnya, kata dia, Ahok membuat kebijakan yang revolusioner, seperti moratorium penjualan kendaraan baru di Jakarta untuk waktu tertentu. Sebab, dalam kondisi lalu lintas yang sudah gawat darurat itu, Gubernur DKI sebaiknya membuat kebijakan yang langsung berdampak untuk mengurai kemacetan karena dianggap lebih efektif.

"Kami ajak semua warga Jakarta untuk memilih Gubernur DKI yang memiliki kepedulian, pemahaman, dan kompetensi untuk wujudkan Kamseltibcar (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran) lalu lintas di Pilgub DKI 2017 mendatang," tuturnya.

Lebih jauh, tambah Edison, Pemprov DKI pun dianggap lalai meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Padahal, permasalahan lalu lintas cenderung akibat rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat. Seharusnya Kamseltibcar lalu lintas sudah menjadi kebutuhan, sehingga wajib diwujudkan.

"Maka itu, kami ajak semua warga Jakarta agar memilih Gubernur DKI yang siap menandatangani pernyataan mampu mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas di Jakarta. Sehingga Jakarta tidak lagi menjadi kota termacet di Asia Tenggara dan masuk 10 kota termacet di dunia," terangnya.