Wacana Tarif KRL untuk Si Kaya dan Si Miskin, Begini Kata Pakar Transportasi

JAKARTA - Tarif Kereta Rel Listrik (KRL) bagi orang kaya dan miskin yang diwacanakan Kementerian Perhubungan, menuai polemik. Pengamat menilai konsep push and pull transportasi umum atau publik, perlu diperhatikan peran subsidi.

"Subsidi bahan bakar fokus pada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, sehingga orang mau beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum," ujar pakar transportasi Sony Sulaksono Wibowo , Kamis (29/12/2022).



Ia menyebutkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ada lebih difokuskan pada golongan yang tidak mampu. "Untuk angkutan umum, subsidi adalah untuk mendorong angkutan umum menjadi lebih menarik dari sisi tiket sehingga orang (semua golongan) mau beralih dari ke angkutan umum," katanya.

Menurut dia, subsidi yang akan diterapkan di KRL tidak bisa membedakan yang mampu dan yang tidak mampu. Pasalnya, di banyak negara berkembang seperti Indonesia, pengguna kendaraan pribadi lebih sulit berpindah dibandingan kelompok yang tidak memiliki mobil.

Baca juga: Kemenhub Masih Hitung Besaran Kenaikan Tarif untuk KRL Jabodetabek

Ia mencontohkan pengalaman di Filipina, saat negara tersebut mengoperasikan LRT1 (Mass Transit Pertama di Asia Tenggara) target penggguna awalnya adalah justru mereka yang tidak memiliki kendaraan.

"Akibatnya adanya LRT justru tidak mengurangi kemacetan di sepanjang koridor LRT karena tidak ada pemilik kendaraan mau beralih ke LRT. Strategi tersebut kemudian diperbaiki di LRT 2 dan MRT," tutup Sony.



Sementara itu, Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebutkan skema subsidi KRL yang sekarang sudah baik. "Semua pengguna KRL mendapat subsidi termasuk yang mampu. Sehingga yang mampu atau pemilik kendaraan bermotor pribadi meninggalkan kendaraannya di rumah atau sampai Park n Ride saja. Jadi mengurangi kemacetan dan kurangi pemborosan penggunaan BBM," kata Tigor.

Ia kemudian membandingkan antara transportasi di kota Jakarta dan Kuala Lumpur. "Saya sebagai wisatawan di Kuala Lumpur saja dengan menggunakan publik transport dapat subsidi. Padahal wisatawan loh yang mampu jalan-jalan. Kok kita kalah sih sama Kuala Lumpur? Terpenting sekarang adalah pemerintah membenahi akses dan integrasi layanan publik transport massal," terang Tigor.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan agar subsidi tarif KRL tepat sasaran, maka diperlukan skema yang tepat. Pihaknya akan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL.

Penumpang yang mampu secara ekonomi seharusnya tidak ikut menikmati subsidi. Sebab tarif dasar KRL saat ini di atas Rp10.000.