Balita di Jakbar Alami Gizi Buruk, Anggota DPRD DKI: Ini Sangat Dramatis dan Miris

"Menurut saya bahwa Ini bukan sepenuhnya kesalahan Dinkes Jakbar, mereka sifatnya hanya menerima laporan dan segera langsung melakukan penanganan. Secara prinsip kan tidak mungkin Dinkes Jakbar mengetahui orang yang sakit kalau tidak ada aduan. Seharusnya Camat dan Lurah Kalideres bisa lebih sensitif, mereka bisa memaksimalkan peran RT, RW dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) di wilayahnya masing masing," beber Kent.

Menurut Kent, jika Camat dan Lurah bekerja maksimal pasti bisa diantisipasi dari awal dan tidak perlu adanya balita yang terjangkit gizi buruk di Kalideres. Sebab tupoksi cegah dini dan deteksi dini ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), serta menjadi katalisator program pemerintah daerah, secara otomatis melekat di badan organisasi RT, RW, dan FKDM.

"Tugas Camat dan Lurah lah yang harus mengontrol serta memaksimalkan peran mereka, karena RT, RW dan FKDM pasti mempunyai data yang valid di wilayah masing masing," tukannya.

"Saran saya, Camat dan Lurah Kalideres harus bertanggung jawab dan harus dievaluasi kinerjanya. Kalau perlu dicopot dari jabatannya karena tidak becus bekerja. Masa ada yang kena gizi buruk di wilayahnya, mereka enggak tau? Berarti kan enggak jalan komunikasi Camat dan Lurah ini," sambung Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu.

Selain itu, Kent pun sangat menyayangkan sikap Gubernur Anies yang saat ini terus membanggakan Jakarta Internasional Stadiun (JIS) dan perhelatan ajang balap Formula E, disaat banyak balita di Jakarta mengalami gizi buruk.

Yang paling dramatis, Anies masih berani dan tidak malu membanggakan JIS dan Formula E, tapi rakyatnya masih ada yang kekurangan gizi. Anies tidak fokus untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak perduli kepada warganya," tutupnya.