Kanwil Kemenkumham DKI Deklarasikan Komitmen Humanis di Lapas

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang lebih humanis.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan, penyelenggaraan pemasyarakatan memiliki arti luas dan menyeluruh pada Lapas , Rutan, LPKA, Bapas, Rupbasan, dan RS Pengayoman.

Dia mengajak Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) agar memberikan pembinaan, perlindungan dan melakukan pemajuan HAM kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Baca juga: Kanwil Kemenkumham DKI Sidak Lapas dan Rutan secara Acak

"Tidak ada pilihan lain untuk memajukan HAM. Hal ini harus ditegakkan bersama tanpa melakukan kekerasan,” ujar Ibnu pada kegiatan Apel Bersama Satops Patnal Pemasyarakatan yang diselenggarakan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Marselina Budiningsih, Kepala Lapas Kelas I Cipinang Tonny Nainggolan serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

Petugas pemasyarakatan telah mendeklarasikan pernyataan sikap yang dipimpin Marselina Budiningsih dan ditandatangani oleh para Kepala UPT.

Ada lima poin pernyataan sikap yang telah dideklarasikan bersama dan harus diimplementasikan oleh seluruh petugas pemasyarakatan. Lima hal itu adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang lebih humanis
2. Pemberian pelayanan dan pembinaan serta pembimbingan kepada WBP
3. Tidak melakukan tindakan kekerasan kepada WBP
4. Berperan aktif dalam pemajuan HAM
5. Membudayakan pemenuhan HAM

Usai deklarasi pernyataan sikap, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan blok hunian Lapas Kelas IIA Salemba dipimpin langsung Tonny Nainggolan. "Kami ingin memastikan pemenuhan standar kebutuhan dasar WBP. Hak dasar mencakup makanan, kecukupan air minum, kecukupan penerangan, kecukupan air bersih/sanitasi, dan sirkulasi udara," ujar Ibnu.

Dia berpesan agar seluruh WBP ada di kamar hunian. "Pastikan mereka tetap dalam kamar hunian, pastikan bahwa jumlah penghuni sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.