Perusahaan Tak Patuh, Penerapan PSBB di DKI Sulit Berjalan Maksimal

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 22 Mei 2020. Namun, PSBB sulit mencapai hasil maksimal jika perusahaan yang melanggar larangan operasi tidak kunjung ditindak.

Pemprov DKI dinilai perlu tegas menutup sejumlah perusahaan nakal meski operasionalnya mendapat izin dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Hingga kemarin, Kemenperin terus menambah izin operasional kepada sejumlah perusahaan yang ada di Jakarta. Total sudah ada 834 perusahaan yang mendapatkan legalitas berupa Izin operasional dan mobilitas kegiatan industri beroperasi (IOMKI). Bahkan dalam sehari, penambahan izin bisa diberikan kepada lebih 70 perusahaan.

Mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, seharusnya perusahaan ini tidak boleh beroperasi pada masa penerapan PSBB karena tidak termasuk dalam 11 sektor usaha yang dikecualikan.

Kebijakan Pergub dan Kemenperin yang bertentangan ini dinilai berpotensi menghambat keberhasilan penerapan PSBB di Ibu Kota yang sudah berlaku selama 14 hari. Potensi penularan virus, tetap bisa terjadi di antara para pekerja apabila aturan-aturan di PSBB tidak kunjung dipatuhi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, itu tidak ada jalan lain bagi Pemprov DKI selain menindak tegas perusahaan di luar yang dikecualikan jika tetap saja beroperasi. Menurut dia, Kemenperin tidak bisa juga disalahkan karena instansi ini memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IOMKI kepada perusahaan.

"Tapi di dalam pergub itu, tidak ada aturan bahwa perusahaan dikecualikan (untuk ditindak) jika mendapat izin dari Kementerian Perindustrian. Jadi, DKI harus tegas melaksanakan aturan di PSBB," kata Gembong saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Gembong menjelaskan, Kemenperin yang memberikan izin terhadap perusahaan yang beroperasi itu merupakan kewenangan mereka. Namun, selama perusahaan tersebut berada di area Jakarta, maka mereka harus patuh terhadap peraturan yang dibuat Pemprov DKI, termasuk Pergub soal PSBB.

"Jadi tidak ada alasan izin kementerian itu. Kami tunggu evaluasi Pemprov DKI Jakarta terhadap PSBB ini. Sangat disayangkan ratusan perusahaan yang melanggar PSBB didiamkan karena alasan izin dari kementerian," ujarnya.

Sejauh ini baru 25 perusahaan di Jakarta sudah ditutup sementara oleh Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta karena melanggar PSBB. Penutupan 25 perusahaan tersebut berdasarkan inspeksi mendadak yang dilakukan di lima wilayah kota administratif dan satu kabupaten di DKI Jakarta dari awal masa PSBB pada Jumat (10/4) hingga Jumat (17/4). Perusahaan atau tempat kerja tersebut merupakan usaha yang bergerak di luar 11 sektor yang dikecualikan beroperasi oleh Pemerintah DKI Jakarta.