Pengamat Pertanyakan Kelanjutan Proyek Jalan Berbayar di Jakarta

JAKARTA - Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan kelanjutan proyek Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) . Padahal Jakarta sudah mulai merencanakan sejak 2011 dan melakukan uji coba 2014 Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

"Tetapi hingga hari ini tidak jelas kapan ingin melaksanakan ERP di Jakarta. Rencana penerapan ERP di Jakarta itu sendiri kembali mundur setelah Pemprov DKI membatalkan lelang proyek ERP dan anggarannya Rp40,9 miliar dicoret," kata Tigor kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Dia menambahkan, Dinas Perhubungan Jakarta informasinya akan kembali mengajukan anggaran proyek ERP pada APBD 2020.

Sebenarnya kebijakan ERP juga sudah diatur di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Transportasi Jakarta. Secara khusus pada pasal 78 dinyatakan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi akan dilakukan dengan memberlakukan Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Ride Pricing (ERP) di Jakarta.

"Tetapi ya sampai sekarang belum ada terlihat kepastian akan dibangunnya kebijakan ERP di Jakarta," katanya.