Nasib Warga Cluster Grand Alifia Bogor: Rumah Lunas, Sertifikat Nggak Jelas

BOGOR - Warga Cluster Grand Alifia Bogor terus menuntut pihak pengembang Manakib Rezeki untuk secepatnya melakukan proses pengikatan Akta Jual Beli (AJB). Parahnya, proses pengikatan AJB ini tidak hanya menimpa warga yang mengambil rumah lewat mekanisme kredit, tapi juga mereka yang sudah lunas.

Firly Gustian Saputra salah satunya. Pria yang akrab disapa Firly itu hingga kini belum menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) rumahnya. Padahal, dia sudah melunasi kredit rumah di bank cabang Bogor.

"Awalnya siapa sih yang nggak tertarik ya dengan cuman booking fee Rp2 juta udah free yang lain-lain gitu kan free AJB juga malah kan dijanjinya cuman kenyataannya tahu sendirilah sampai sekarang belum AJB. Itu di tahun 2021," ujar Firly di Bogor, Rabu (3/7/2024).



Firly menuturkan awalnya membeli rumah di Cluster Grand Alifia melalui mekanisme KPR di bank cabang Bogor bulan Agustus tahun 2021. Kemudian, dia memutuskan melunasi KPR-nya pada Februari 2024 karena menjadi korban pengurangan karyawan di tempat dia bekerja.

Meski telah melunasi KPR, dia hanya menerima surat keterangan lunas KPR dan surat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang asli.

"Sudah lunas (KPR) tapi belum memegang apa-apa. Belum megang apa-apa tuh dalam artian perihal kayak sertifikat rumah ya karena cuman PPJB doang yang dipegang," ungkap Firly.

"Hanya bukti lunas saja. Tidak dapat sertifikat apa-apa," sambungnya.

"Daribank itu nggak ada jaminan apa-apa (sertifikat) selain PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Jadi yang ada dibank cuman ada PPJB.Bank mengarahkan sebutlah saya nasabah untuk menanyakan (sertifikat) ke pihak developer," ujar pria berkacamata itu.

Firly mencoba menghubungi pihak pengembang, Manakib Rezeki. Namun hingga saat ini dia tidak mendapatkan jawaban.

"Dari awal Maret sampai sekarang. Awalnya cuman nanyain ke marketing, dari marketing dilempar suruh tanyakan ke CRM. Dari situ nanya ke CRM sampai sekarang nggak pernah ada jawaban sama sekali," ujar Firly.

"Chat pun nggak pernah dibalas sampai detik ini," sambungnya.

Dia berniat melapor ke bank untuk menanyakan nasib sertifikat rumahnya. Hanya belum menemukan waktu yang tepat.

"Kok nggak ada sertifikatnya gitu kan secara kan ini contohnya KPR sudah lunas harusnya ada sertifikat," katanya.

Dia berharap pihak lain mau memediasi pertemuan dengan pengembang dengan dirinya dan warga Cluster Grand Alifia yang hingga kini belum menerima sertifikat rumahnya.

“Emang kayaknya harus dipertemukan. Kalau begitu kan harus didatengin dulu pihak bank. Nanti kita coba atur waktunya. Harusnya tiga pintu ya nasabah, bank, developer untuk menanyakan hal ini,” kata Firly.

Permasalahan serupa tapi sama dialami Eko. Pria berusia 33 tahun itu sudah membeli lunas rumahnya dari pengembang Manakib Rezeki sebesar Rp306 juta. Namun sudah 3 tahun berjalan, dia belum juga menerima sertifikat rumah yang ditempatinya dari pengembang.

"Gue beli rumah bulan Agustus 2021 dan melunasinya secara bertahap hingga September 2021," ujar Eko.

Dia sempat dipertemukan dengan seorang notaris untuk pengikatan jual beli. Saat itu sang notaris menjamin jika tanah tersebut memang milik Manakib Rezeki, hanya saja belum dipecah.

"Di Agustus gue ketemu sama notaris Novita Zahra sekaligus PPJB. Nah di situ dijelasin bahwa sebetulnya tanah ini aman kok, jadi sebetulnya legalitasnya ada," ungkap Eko.

Namun, dalam PPJB tersebut tidak tertulis kapan pihak pengembang akan memberikan sertifikat rumah.

"Yang tertulis itu hanya ketika syarat-syarat ini sudah selesai terpenuhi baru (sertifikat) akan diberikan. Hanya diberikan jangka waktu rumah akan dibangun selama 12 bulan dari pelunasan ini dan memang jadi walaupun hasilnya nggak bagus nggak maksimal," tuturnya.

"Komplain juga kayaknya susah gitu ya. Nggak terlalu ditanggepin banget. Makanya kita juga ada renovasi-renovasi sendiri," tambahnya.

Harapan pria itu sedikit membuncah kala dia mendengar kabar pihak pengembang membagi-bagikan sertifikat pada November 2023 lalu. Dia berharap namanya masuk dalam daftar penerima sertifikat mengingat dirinya membeli rumah secara cash. Pasalnya, dia mendapat informasi pihak pengembang menjanjikan bagi pemilik yang rumahnya sudah lunas langsung dapat sertifikat.

Namun, kenyataan tidaklah sesuai harapan. Namanya tidak masuk dalam daftar. Dia menanyakan hal itu kepada pihak developer.

"Oh iya nanti hubungi aja CRM, nanti dari CRM yang akan menjelaskan, tapi surat bapak lagi diproses," ujar Eko menirukan pernyataan pihak developer.

Dia mencoba mengikuti arahan yang diterimanya. Awalnya dia dijanjikan bahwa sertifikat rumahnya akan selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Namun setelah 6 bulan menunggu kabar dan kemudian kembali menghubungi pihak develepor dia tidak mendapatkan jawaban.

"Bulan Juni ya Juni atau Mei gitu pokoknya 6 bulan dari November itu gue tanya lagi dong. Itu tuh nggak ada respons sama sekali dari CRM," kata Eko.

Jika memang pihak Manakib Rezeki mengalami kesulitan keuangan seperti selentingan kabar yang beredar, seharusnya memberikan informasi walaupun itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menyelesaikan sertifikat rumahnya.

"Itu (kabar kesulitan keuangan) malah ngebuat gue makin was-was, panik akan legalitas rumah gue kapan nih. At least dia ngejawab (WA) deh, padahal beberapa kali gue lihat online tapi nggak dibales. Wah ini berarti nggak ada iktikad baik, at least ngejelasin deh ke kami," ujarnya.

Eko pun ingin melihat sampai sejauhmana pihak pengembang bertanggung jawab. "Kalau memang nggak bisa ya disampaikan aja nggak bisa minta waktu atau apa. Ini kan nggak ada. Betul-betul putus gitu hubungan komunikasinya," katanya.