54,83%, Serapan Anggaran DKI Masih Rendah

JAKARTA - Penyerapan Belanja Daerah Jakarta 2018 hingga saat ini baru sekitar 54,83% atau Rp41 triliun dari total Rp75 triliun. Rendahnya penyerapan diakibatkan gagal lelang.

Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang langsung dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Selasa 7 November hingga tengah malam, penyerapan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diprediksi berakhir sama seperti tahun lalu. Dimana, rata-rata SKPD berkisar di bawah 80%.

"Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pendidikan menjadi SKPD penyerapan terendah. Semua lagi dipacu terus," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu menyebutkan beberapa penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Salah satunya yaitu gagal lelang. Menurutnya, banyak kegiatan gagal lelang yang disebabkan belum tersedianya barang yang dibutuhkan, tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dan gagal kontrak.

Seperti misalnya, kata Saefullah, pengadaan mobil pemadam kebakaran di SKPD Dinas Pemadam Kebakaran. Dimana, ada 1 mobil khusus yang terdiri dari dua tangki sekaligus, tangki air dan tangki memadamkan api seperti spone atau busa. Spesifikasi tersebut rupanya tidak bisa dipenuhi dan berujung gagal lelang.

"Ada juga alasan kan ada pihak ketiga, mungkin dia modalnya kuat, termin pertama dia tidak tagih, termin kedua tidak, ketiga tidak. Mungkin dia nagihnya langsung di termin yang keempat gitu, di Desember sekaligus. Ada yang modelnya begitu. Macam-macamlah," pungkasnya.

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ) DKI Jakarta, Blesmiyanda menampik bahwa rendahnya penyerapan anggaran akibat gagal lelang. Menurutnya, dari nilai yang ditender di BPBJ sebesar Rp34 triliun belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, hanya 3% atau sekitar Rp8,5 triliun yang gagal. "Antara lain IPAL Komunal, truck tangki BBM Damkar," ungkapnya.

Terkait evaluasi agar ke depan tidak terjadi gagal lelang, lanjut Bless, perencanaan pengadaan oleh SKPD harus dilakukan secara cermat dan lebih dini.

"Akan di usulkan semacam instruksi Gubernur untuk percepatan rencana pengadaan barang/jasa 2019," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS Dite Abimanyu menilai sejumlah kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2018 berjalan sangat lambat. Di antaranya seperti pembangunan rumah DP nol rupiah dan rehabilitasi gedung sekolah.

Dite menyoroti hingga pertengahan tahun anggaran pada Juni 2018 lalu, angka penyerapan anggaran baru mencapai 28,5%. Sementara itu, berdasarkan data akhir September ini, angkanya telah beranjak naik menjadi 47,6%.

"Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan Gubernur Anies yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran. Di sisi lain, banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan rumah terjangkau dengan DP nol rupiah, rehabilitasi gedung sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya," ungkapnya.