alexametrics

DPRD Minta Pembangunan Dua Kelurahan di Jakbar Dipercepat

loading...
DPRD Minta Pembangunan Dua Kelurahan di Jakbar Dipercepat
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pembebasan lahan dan pembangunan dua Kelurahan di Tambora, Jakarta Barat dipercepat. Mereka kemudian mengkritisi pembebasan lahan yang mangkrak.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Ia menilai, tak semestinya anggaran untuk pembebasan lahan dimatikan. Mengingat secara kebutuhan dua kantor itu harus dibangun, terlebih anggaran pembebasan lahan diminta oleh SKPD di tahun sebelumnya.

DPRD DKI sendiri menolak dimatikan anggaran itu. Mereka tetap meminta agar Pemkot Jakarta Barat tetap mencari lahan untuk pembebasan lahan, karena itu Pras meminta agar Pemkot Jakarta Barat serius dalam pencarian lahan.

"Saya tidak mau mendengar lagi, seperti wakil wali kota Jakarta Barat, ini catatan buat eksekutif, dikasih uang untuk membangun (kantor) lurah dibilang enggak bisa," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Pria yang biasa disapa Pras ini melihat bila anggaran itu ditutup akan mempengaruhi penyerapan anggaran DKI. Karena itu dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menindak tegas kepada pegawai yang tidak becus.

Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi mengatakan masih menganalisis masalah ini. Rustam tidak mengetahui secara langsung masalah ini, sebab dirinya baru menjabat wali kota pada Juli 2018 lalu. Sehingga masalah ini belum mendetail.

Karena itu, pihaknya akan memaksimalkan kinerja di sisa waktu yang ada. Pencairan lahan akan dilakukan, sebab sepengetahuannya ada beberapa lahan yang di siapkan untuk pembangunan ini. Lahan itu masih dalam tahap negosiasi.

"Nanti kita bicarakan sama camat dan lurah, yang jelas kita inginnya dipercepat," tutur Rustam ketika ditemui di DPRD.

SINDO pernah menyambangi dua kantor itu dua pekan lalu. Kondisi bangunan mengkhawatirkan, Jembatan Lima dalam kondisi sempit dan lahannya termakan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Pada bangunan kelurahan Jembatan Lima berlantai dua, hanya satu mobil yang bisa terparkir. Sementara roda dua terparkir di trotoar dan membuat kemacetan lantaran jalanan yang menyempit.

Pada bagian pelayanan yang semestinya nyaman untuk masyarakat. Ruang Kasie kelurahan sangat sempit, bahkan saat SINDO mengobrol dengan salah satu kasie, meja dan kursi harus tergeser lantaran orang lewat. Tak aja kursi maupun meja tamu di tempat itu.

Kondisi tak jauh berbeda di kantor Kelurahan Jembatan Besi. Menempati dua lantai, kondisi kantor sangat pengap. Bila terjadi mati listrik, maka suasana panas terasa.

Berbeda dengan kondisi jembatan lima yang bisa memarkirkan kendaraan. Kondisi kantor jembatan besi tak mampu memarkirkan kendaraan karena adanya ruang ATM DKI yang ada disana. Motor motor yang terparkir harus tergeser karena parkiran yang sempit.

Rustam sendiri menyadari akan kondisi itu. Ia kemudian meminta agar pembebasan dan pembangunan bisa dilakukan di dua kelurahan itu. Rapat koordinasi akan dilakukan.

Camat Tambora, Djaharuddin mengakui kedua kelurahan itu masih dalam fokusnya. Ia mengatakan proses pembangunan dua keluarahan itu tengah memasuki tahap pembayaran.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak