DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Pembelian Tanah Rp700 Miliar

JAKARTA - Pembelian tanah oleh Dinas Pertamanan dan Bina Marga DKI Jakarta mendapat sorotan wakil rakyat. Pembelian tanah itu dinilai tidak mendesak dan tidak bermanfaat. Yang lebih memprihatinkan lagi pembelian tanah tersebut di tengah kondisi pandemi Covid-19 .

"Saya mempertanyakan anggaran di Dinas Pertamanan ada pengadaan pembelian tanah untuk ruang terbuka hijau sebesar Rp374 miliar dan pengadaan tanah di Dinas Bina Marga DKI Jakarta Rp346 miliar ditengah kondisi Covid-19 ini. Kalau ditotal nilainya mencapai Rp700 miliar lebih," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Menurutnya, jika pembelian tanah untuk kepentingan Covid-19 tidak masalah. Namun bila untuk kepentingan diluar itu sangat disayangkan. Apalagi banyak lahan yang dibeli Dinas Pertamanan tidak dimaksimalkan. (Baca juga: Fraksi PKS Minta Pemprov DKI Tidak Potong TKD Tenaga Pendidik dan Kesehatan )

"Kami saja dari DPRD memiliki inisiatif untuk menghibahkan anggaran alat kelengkapan dewan sebesar Rp256 miliar untuk penanganan Covid-19. Sedangkan pemprov malah untuk kepentingan yang manfaatnya belum tentu jelas," tegas politisi Partai NasDem ini.

Jupiter ingin anggaran pembelian tanah tersebut dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 dan kesehatan. Termasuk untuk anggaran KJP. (Baca juga: Anies Terbitkan Pergub Larangan Bepergian ke Luar Kota )

"Saya khawatir kalau tidak dampaknya sangat besar untuk rakyat kecil. Marilah sekarang kita pikirkan bagaimana anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih diprioritaskan mengingat anggaran pendapatan DKI saat ini turun sebesar 53%," tandas Jupiter.

Ia menegaskan, saatnya sekarang memikirkan kebutuhan rakyat yang lebih prioritas. "Saya ingatkan kepada kepala dinas untuk sadar dan berpikir antara kebutuhan atau keinginan," tutupnya.