Pj Gubernur DKI Heru Budi Pastikan Pembersihan Data KJMU Tetap Berjalan

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kamis (7/3/2024) sore. Mereka meminta penjelasan langsung terkait isu pencabutan KJMU yang tidak tepat sasaran.

Usai pertemuan, Heru Budi bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus dan penerima KJMU keluar dari pendopo Balai Kota DKI Jakarta dan memberikan keterangan kepada awak media.

"Pertemuan dengan mahasiswa tadi saya ngobrol-ngobrol sama adik-adik. Adik-adik pinter-pinter ada yang di UNJ, ada yang di UIN, jadi memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan KJMU," ujar Heru Budi.



Heru Budi menjelaskan para mahasiswa yang bertemu dengan dirinya diupayakan tetap mendapatkan pembiayaan bantuan sosial pendidikan KJMU walaupun proses verifikasi dan validasi tetap berjalan.

"Dan sistem sudah dibuka oleh Bu Asisten, dan tentunya cleansing itu bertahap. Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanan KJMU bisa tetap mendapatkan itu. Dan tentunya data-data tetap berjalan itu person to person. Jadi tidak ada pemutusan KJMU," katanya.

Heru Budi menjelaskan penerapan Desil 1 sampai dengan Desil 4 serta integrasi data untuk menentukan seseorang berhak mendapatkan bansos pendidikan KJMU dijelaskannya tetap digunakan.

"Tetap ada pemadaman data dengan badan pajak, dicek pajaknya. Ini kan adik-adik yang kemarin itu ada semester satu, semester dua, semester tiga yang sudah mendapatkan KJMU setiap enam bulan mendaftar. Dan ini daftar tetap berjalan dengan baik, dan dipastikan sambil berjalan mereka tetap mendapatkan KJMU," katanya.



Pemda DKI terus berproses mengecek apakah mereka layak mendapatkan KJMU. Sembari menunggu proses tersebut berjalan, Heru Budi mempersilakan para mahasiswa untuk belajar dan melakukan berbagai aktivitasnya.

"Jadi kalau nanti di-cross check dengan data pajak Badan Pendapatan Daerah itukan kita lihat data-data nya tidak bisa kita sebutkan di sini, di survei kembali, ya kan, dan itu memang dia tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka ya kita hold," katanya.

Heru Budi menegaskan anggaran tersebut akan diberikan kepada masyarakat tidak mampu. "Ini juga adik-adik tadi ngomong seperti itu, pak saya gak rela KJMU digunakan mereka yang punya kendaraan dan memanipulasi data. Jadi kemarin itu masih dalam proses," katanya.

Ia meminta mahasiswa tetap belajar dengan baik pasalnya Pemprov DKI karena pihaknya berkomitmen untuk tetap membiayai di tengah proses cleansing data.

"Soal nanti ada yang dicabut KJMU nya karena tidak layak, ya kita lihat nanti di survei itu. Data nya belum ada, masih berproses. Dalam survei kalau ada teman-teman yang administrasi nya kurang pas nah itu nanti kita cek survei," kata Heru.

Pemprov DKI Jakarta memastikan penggunaan Desil dan data pajak untuk memastikan seseorang berhak mendapatkan bantuan sosial pendidikan. "Kita tetap menggunakan desil dan DTKS tetap, tapi kita cross check kembali kepada Bappenda. Khusus yang KJMU nya sudah dapat ya terus saja sampai selesai kuliahnya," katanya.

Salah satu mahasiswa yang hadir di lokasi yakni Faisal Mahasiswa semester 8 UIN Purwokerto menyebutkan perihal isu pencabutan KJMU hanya salah paham.

"Semua sudah clear. Semua sudah bisa daftar semua Sekarang tinggal kita nikmatin aja dan belajar untuk berprestasi semua teman-teman. KJMU ini katanya enggak dicabut. Memang lagi datanya aja diiniin. Semuanya memang temen-temen saya pada salah paham, tapi namanya sistem kita harus sabar, pasti ada jalan keluar. Pemutusan KJMU itu kabar burung salah paham doang," kata Faisal.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, postingan curhat sejumlah mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pencabutan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi perhatian di media sosial. Salah satunya yakni postingan di media sosial X @unjsecret, pada Selasa (5/3/2024). Dalam cuitan tersebut, terlihat beberapa netizen mengaku KJMU milik mereka dicabut secara tiba-tiba dan menjadi viral di media sosial.