Menhub Ditantang Rasakan Langsung Kemacetan di Tol Cikampek

BEKASI - Penerapan sistem sistem ganjil genap kendaraan pribadi di Gerbang Tol (GT) Bekasi Timur dan GT Bekasi Barat di ruas Tol Jakarta-Cikampek diberlakukan perdana Senin (12/3/2018) pagi ini mulai pukul 06.00-09.00 WIB.

Akan tetapi, aturan ini masih menuai kontroversi dan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang sejak awal lantang menyuarakan penolakan.

Neta mengatakan, Menteri Perhubungan dan pejabat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) sebaiknya turun langsung ke lapangan sebelum membuat aturan. Jangan cuma bertindak dari balik meja.

"Harus turun langsung ke lapangan, baik pagi, siang, sore, maupun malam hari, sehingga dapat merasakan dan memahami seperti apa 'neraka' macet Tol Cikampek," ujar Neta dalam siaran persnya, Senin (12/3/2018).

Menurut Neta, setiap orang memiliki martabat dan hak yang sama untuk melintas di Tol Cikampek, apakah itu orang Bekasi atau bukan. Artinya, kebijakan jangan hanya diterapkan bagi pengendara yang datang dari Bekasi. Sebab kemacetan hampir merata di seluruh ruas Tol Cikampek.

"Jangan sampai akibat ketidakbecusan pejabat Badan Pengelola Jalan Tol dalam merekayasa lalu lintas, Menteri Perhubungan lalu bersikap sok tahu dan mengambil jalan pintas yang menimbulkan diskriminasi," tandasnya.

Pihaknya mengimbau kepada warga dan Pemkot Bekasi untuk tidak menggubris kebijakan yang diskriminatif tersebut. (Baca: Sistem Ganjil Genap di Tol Cikampek Penghinaan bagi Warga Bekasi)

"Segera melakukan perlawanan terhadap kebijakan Menteri Perhubungan maupun Badan Pengelola Jalan Tol ini. Kecuali, kebijakan itu setara dan sistem genap ganjil diterapkan untuk semua jalur Tol Cikampek, warga Bekasi harus patuh dan mendukung kebijakan tersebut," pungkasnya.