Sistem Ganjil Genap di Tol Cikampek Penghinaan bagi Warga Bekasi

JAKARTA - Indonesia Police Watch menilai penerapan sistem ganjil genap di ruas Tol Jakarta Cikampek mulai dari Tol Bekasi Bekasi dan Bekasi Timur merupakan penghinaan bagi masyarakat Bekasi. IPW mengajak warga dan Pemkot Bekasi memprotes dan menolak penerapan sitem ganjil genap tersebut.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, sistem ganjil genap di Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur merupakan kebijakan sangat diskriminatif bagi warga Bekasi. Kebijakan tersebut bukan solusi untuk mengatasi 'neraka' kemacetan Tol Cikampek Jakarta.

Neta mengesakan, IPW mengecam keras sikap Menteri Perhubungan yang mengeluarkan Permen No 18/2018, yang menetapkan sistem ganjil genap di Tol Jakarta Cikampek jalur Bekasi-Jakarta mulai 12 Maret 2018 mendatang. "Permen itu dikeluarkan tanpa dasar yang jelas, tanpa kajian matang dan tanpa mau melihat fakta di lapangan. Permen itu hanya didasarkan pada sikap sok tahu, arogan dan pragmatis," tegas Neta dalam siaran pers yang diterima SINDOnews pada Jumat (9/3/2018).

Neta mengungkapkan, kebijakan sistem ganjil genap di Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur sangat diskriminatif karena hanya warga Bekasi yang terkena kebijakan tersebut. Sementara warga lain di sisi tol, bebas melintas tanpa terkena peraturan genap ganjil.

Sistem ini bukan solusi karena warga Bekasi bisa saja masuk dari pintu Tol Tambun ataupun Pondok Gede. Jika itu terjadi "neraka" macet akan berpindah ke dua jalur tersebut. Akibatnya Peraturan Menteri Perhubungan itu tidak jelas manfaatnya dan menjadi sebuah kesia-siaan.( Baca Juga: Baca: Polda Metro Jaya Prediksi Ganjil Genap di Tol Bekasi Tidak Efektif
Dengan kondisi ini dipastikan sistem genap ganjil bukan solusi untuk mengatasi kemacetan Tol Cikampek. Tapi sistem itu hanya mengatasi masalah dengan masalah hingga akan menimbulkan masalah baru.
"Akibat kebijakan itu warga dan Pemko Bekasi harusnya merasa terhina. Sebab mereka seperti dianggap sebagai warga dari planet lain yang pantas didiskriminasi oleh Menteri Perhubungan," ujarnya. IPW berharap dalam dalam mengatasi 'neraka' macet Tol Cikampek, Menteri Perhubungan berkordinasi dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalulintas tanpa diskriminasi.

Selain itu mendesak pemerintah menata jalan arteri Pulogadung Bekasi dan Jalur Kalimalang sebagai alternatif yang ideal untuk mengurai 'neraka' kemacetan Tol Cikampek.