Warganet Ramai-ramai Tolak Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di RUU DKJ

JAKARTA - Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi RUU inisiatif DPR. Hanya Fraksi PKS DPR yang menolak.

RUU ini menuai polemik, salah satu poin dari RUU ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI ditunjuk langsung oleh Presiden dengan pertimbangan DPRD.

Terpantau di lini masa, warganet ramai-ramai menolak RUU tersebut lantaran mengancam hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.



"RUU DKJ amputasi hak pilih warga Jakarta , mengkhianati reformasi," kata @kang_Soer.

"Sebagai warga Jakarta saya pastikan pilih partai yg menolak RUU DKJ ttg penunjukan langsung Gub-Wagub," ujang @sersanqomar.

"KTP saya Jaksel, MENOLAK KERAS draf RUU DKJ!!!" kata @AchilDawn.

"Bertentangan dengan akal sehat, berlawanan dengan demokrasi. Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta!" ujar @adhepur.

Hal senada dicuitkan sejarawan JJ Rizal. Menurut dia, RUU DKJ telah menghina hak demokrasi warga Jakarta. Aktivis Dhandy Laksono dan pegiat media sosial Said Didu turut menyuarakan pendapat serupa.

"Apa udah waktunya ya bung saya ajak orang betawi minta merdeka aja, keterlaluan sih menghinanya ini, jahat bgt," kata @JJRizal.

"Setelah tanahnya, sekarang hak politiknya," ucap @Dhandy_Laksono.

PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak pengesahan RUU DKJ. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut kebijakan tersebut menghilangkan hak warga Jakarta dalam memilih pemimpinnya.

"Jika ini disahkan jadi UU maka demokrasi kita akan mundur. Hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan. Tentu ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," ujar Ahmad Syaikhu melalui Twitternya, Rabu (6/12/2023).

Menimpali cuitan Presiden PKS, Said Didu memuji langkah PKS yang menolak RUU DKJ dan dinilai selalu konsisten menolak RUU yang merugikan rakyat.

"Saya salut terhadap @PKSejahtera yg saya nilai selalu konsisten berjuang untuk rakyat, keadilan, persatuan dan demokrasi," kata @msaid_didu.