Rp5,2 Triliun Pinjaman dari Pemerintah Pusat untuk Penanganan Banjir DKI

Lalu, ada program pengadaan alat pembantu pengendalian banjir atau flood supporting information system. Pada 2020, DKI akan membeli alat ukur curah hujan di 10 lokasi dan pada 2021 di 35 lokasi, alat pengukur debit di 13 aliran kali, dan membeli CCTV di 20 lokasi dan pada 2021 di 40 lokasi.

"Program Flood supporting Information System pada 2020 ini kita mengajukan anggaran Rp1,6 miliar dan pada 2021 sebesar Rp4 miliar sekian. Itu tujuannya untuk membeli alat pengukur debit, alat ukur curah hujan, dan CCTV. Jadi, total keseluruhan anggaran yang diajukan untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022 berjumlah total 5,2 triliun sekian," tutupnya.

Diketahui,Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat untuk melanjutkan program daerah yang tertunda akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dana pinjaman berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktru (SMI) persero. Jangka waktu pengembalian pinjaman diberi waktu selama 10 tahun.

"DKI Jakarta mengajukan Rp12,5 triliun. Sebanyak Rp4,5 triliun digunakan untuk tahun 2020 dan Rp8 triliun (untuk penganggaran, red) di tahun 2021," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2020.