Banyak Usulan, Ketuk Palu APBD Perubahan DKI Tertunda

JAKARTA - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 DKI Jakarta belum diketahui kapan akan diketuk.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, rencana penyerahan dokumen APBD Perubahan 2017 ke DPRD DKI pada pekan lalu tidak jadi dilakukan lantaran masih harus ada yang disisir.

Penyisiran kata Tuty, mulai dari anggaran yang tidak terserap pada APBD murni 2017 atau pun pendapatan yang akan dibelanjakan atas usulan kegiatan pengguna anggaran.

"Pekan ini kami harapkan rampung dan segera dibahas oleh DPRD DKI. Angkanya belum pasti, ya sekitar Rp 72 Triliun. Tapi masih kami cek semua posko pendapatan, dana perimbangan, dan sebagainya. Termasuk kegiatan yang tidak terlaksana," ujar Tuty.

Penghitungan dan pengecekan pendapatan tersebut, lanjut Tuty dikarenakan banyak usulan kegiatan yang harus dikerjakan dengan anggaran cukup besar. Misalnya saja proyek insfrastrultur Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) dan sebagainya. Khusunya proyek Asian Games 2018.

Untuk LRT saja, kata Tuty, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang menjadi pelaksana pembangunan mengusulkan dana sebesar Rp 3,5 Triliun.

DKI pun menganggap kemahalan dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengauditnya. "Ya kita minta diaudit. Pokoknya kita kejar secepatnya sesuai jadwal," ungkapnya.

Terkait kenaikan gaji DPRD DKI, Tuty menyatakan bahwa kenaikan gaji tersebut seharusnya secara stimultan langsung diberikan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas saat ini selesai.

Artinya, apabila target akhir Juli ini Raperda tentang kenaikan gaji tersbut rampung, anggaran perubahan mengakomodir anggaran tersebut. "Kita sudah antisipasi. Ya besaranya tunggu Raperda," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik optimis bila APBD Perubahan 2017 dapat rampung pada akhir Agustus ini. Terpenting, eksekutif mengirimk dokumen RAPBD 2017 sebelum pekan ketiga bulan ini.

"Kalau sudah sampai ke DPRD itu bisa cepat bisa lambat. Tergantung usulan kegiatan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kami masih tunggu dokumennya diserahkan oleh eksekutif," ungkapnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran (banggar) itu menyatakan tidak akan begitu saja menyetujui usulan kegiatan meski terkait dengan perhelatan Asian Games 2018. Seperti misalnya LRT sebesar Rp 3,5 Triliun.

Sebab, kata Taufik, anggaran tersebut cukup besar dan pada tahun sebelumnya sudah pernah diberikan. Apalagi, saat ini Pemprov DKI menilai ada kemahalan. "Ya jangan melampaui target pendapatan, susun rencana kegiatan prioritas," pungkasnya.