Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Status DKI Berubah Jadi DKJ, Sekda: Harus Ada Penyesuaian di Semua Identitas
loading...
Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan perubahan status DKI menjadi DKJ mendorong penyesuaian di semua identitas masyarakat Jakarta. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan perubahan status Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan ada penyesuaian di semua identitas masyarakat termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menurut Joko, masyarakat nantinya harus mengganti dan mencetak ulang kartu identitas kependudukan. "Ya itu kan pasti berubah kan Daerah Khusus Ibukota jadi Daerah Khusus Jakarta, tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," kata Joko, Senin (18/9/2023).
Joko menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran untuk perubahan identitas masyarakat. "(Anggaran) ya kita siapkan. Kan itu tahun depan. Iya diganti diprint (cetak) ulang saja," ujarnya.
Terkait sosialisasi kepada masyarakat, Joko mengaku, masih menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DKJ yang tengah berproses selesai terlebih dahulu. "Nanti kita akan sosialisasi karena RUU nya sedang dalam proses penyelesaian. Insyaallah ikuti UU-nya, kalau UU-nya selesai," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024. Setelah keluarnya Keppres tersebut, Jakarta bukan lagi berstatus Ibu Kota Negara. Di sisi lain, DPR akan menggodok aturan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, nantinya warga Jakarta diharuskan melakukan cetak ulang E-KTP. "Terkait cetak ulang KTP elektronik memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ. Tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ," ujar Budi.
Kendati demikian, kata Budi, cetak ulang E-KTP tersebut akan dilakukan secara bertahap. Terlebih, jumlah warga Jakarta terhitung dinamis. "Hal itu pasti akan dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan agar proses perubahan berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya,” ucapnya.
Menurut Joko, masyarakat nantinya harus mengganti dan mencetak ulang kartu identitas kependudukan. "Ya itu kan pasti berubah kan Daerah Khusus Ibukota jadi Daerah Khusus Jakarta, tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," kata Joko, Senin (18/9/2023).
Joko menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran untuk perubahan identitas masyarakat. "(Anggaran) ya kita siapkan. Kan itu tahun depan. Iya diganti diprint (cetak) ulang saja," ujarnya.
Terkait sosialisasi kepada masyarakat, Joko mengaku, masih menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DKJ yang tengah berproses selesai terlebih dahulu. "Nanti kita akan sosialisasi karena RUU nya sedang dalam proses penyelesaian. Insyaallah ikuti UU-nya, kalau UU-nya selesai," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024. Setelah keluarnya Keppres tersebut, Jakarta bukan lagi berstatus Ibu Kota Negara. Di sisi lain, DPR akan menggodok aturan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, nantinya warga Jakarta diharuskan melakukan cetak ulang E-KTP. "Terkait cetak ulang KTP elektronik memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ. Tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ," ujar Budi.
Kendati demikian, kata Budi, cetak ulang E-KTP tersebut akan dilakukan secara bertahap. Terlebih, jumlah warga Jakarta terhitung dinamis. "Hal itu pasti akan dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan agar proses perubahan berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya,” ucapnya.
(cip)
Explore More