Megawati Minta Penyelenggara Pemilu Pilgub DKI Harus Netral

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta persoalan hak warga negara untuk memilih dapat terselesaikan dengan baik sehingga putaran kedua Pilgub DKI Jakarta semakin berkualitas dengan semakin banyak pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya.

Harapan ini disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi (rakor) dengan pengurus DPD PDIP se-Indonesia di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 12 April 2017 malam tadi.

“Hak pemilih dijamin konstitusi dan lebih tinggi daripada kewenangan petugas di lapangan. Siapapun tidak boleh menghalang-halangi antusiasme warga DKI untuk memilih, meski belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan sekalipun," kata Megawati malam tadi.

Menurut Megawati, enam hari menjelang pemungutan suara putaran kedua maka tidak ada lagi ruang abu-abu atau grey area. Penyelenggara Pemilu harus netral, dan harus dicegah adanya kecurangan sekecil apapun.

Selain hal tersebut, Megawati juga menegaskan pentingnya peran saksi dalam pilkada. “Saksi adalah senjata. Jadi saksi bisa interupsi. Namanya saksi masak disuruh bisu. Saya ingin ada perbaikan saksi supaya lebih profesional. Ketika ada warga yang mau masuk ke TPS tapi dihalangi-halangi, saksi bisa interupsi bila mereka memang membawa KTP atau Kartu Keluarga. Saksi harus bisa ngomong,” papar Megawati.

Oleh karena itu, Megawati berharap pengurus partai bisa memanfaatkan sisa waktu untuk terus memberikan arahan dan pembekalan kepada para saksi. Dalam kesempatan yang sama, Megawati dengan penuh semangat membeberkan program Ahok-Djarot yang yang sudah dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta.

"Kinerja Basuki-Djarot nyata-nyata bermanfaat bagi rakyat, teristimewa kaum perempuan. Bayangkan selain KJP, KJS, KJP untuk santri, Kartu Lansia. Belum lagi sentuhan kerakyatan pasukan orayee, biru, hijau, dan kini pasukan merah. Semua membawa kemaslahatan bagi rakyat DKI, khususnya ibu-ibu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan selain soal saksi, maka di sisa waktu tim pemenangan Ahok-Djarot untuk terus menelusuri apa ada pemilih yang belum terdaftar.