Warganet Ramai-ramai Tolak Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di RUU DKJ
Kamis, 07 Desember 2023 - 20:01 WIB
Warganet menolak RUU DKJ di mana Gubernur DKI ditunjuk Presiden lantaran mengancam hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi. Foto: Ilustrasi MPI/Maspuq
JAKARTA - Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi RUU inisiatif DPR. Hanya Fraksi PKS DPR yang menolak.
RUU ini menuai polemik, salah satu poin dari RUU ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI ditunjuk langsung oleh Presiden dengan pertimbangan DPRD.
Terpantau di lini masa, warganet ramai-ramai menolak RUU tersebut lantaran mengancam hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
"RUU DKJ amputasi hak pilih warga Jakarta , mengkhianati reformasi," kata @kang_Soer.
"Sebagai warga Jakarta saya pastikan pilih partai yg menolak RUU DKJ ttg penunjukan langsung Gub-Wagub," ujang @sersanqomar.
"KTP saya Jaksel, MENOLAK KERAS draf RUU DKJ!!!" kata @AchilDawn.
"Bertentangan dengan akal sehat, berlawanan dengan demokrasi. Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta!" ujar @adhepur.
Hal senada dicuitkan sejarawan JJ Rizal. Menurut dia, RUU DKJ telah menghina hak demokrasi warga Jakarta. Aktivis Dhandy Laksono dan pegiat media sosial Said Didu turut menyuarakan pendapat serupa.
RUU ini menuai polemik, salah satu poin dari RUU ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI ditunjuk langsung oleh Presiden dengan pertimbangan DPRD.
Terpantau di lini masa, warganet ramai-ramai menolak RUU tersebut lantaran mengancam hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Baca Juga
"RUU DKJ amputasi hak pilih warga Jakarta , mengkhianati reformasi," kata @kang_Soer.
"Sebagai warga Jakarta saya pastikan pilih partai yg menolak RUU DKJ ttg penunjukan langsung Gub-Wagub," ujang @sersanqomar.
"KTP saya Jaksel, MENOLAK KERAS draf RUU DKJ!!!" kata @AchilDawn.
"Bertentangan dengan akal sehat, berlawanan dengan demokrasi. Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta!" ujar @adhepur.
Hal senada dicuitkan sejarawan JJ Rizal. Menurut dia, RUU DKJ telah menghina hak demokrasi warga Jakarta. Aktivis Dhandy Laksono dan pegiat media sosial Said Didu turut menyuarakan pendapat serupa.
tulis komentar anda