Mangkir Dua Kali, Penyidik PMJ Diminta Jemput Paksa Tersangka Penggelapan Rp12,9 Miliar
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 17:50 WIB
Advokat Alvin Lim mendesak penyidik Renakta Polda Metro Jaya segera menjemput paksa Tjhin Arifin Chandra, karena sudah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Foto: SINDOnews/Dok
JAKARTA - Advokat Alvin Lim mendesak penyidik Renakta Polda Metro Jaya (PMJ) segera menjemput paksa Tjhin Arifin Chandra, karena sudah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Tjhin Arifin Chandra akan diperiksa sebagai tersangka kasus penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang yang merugikan PT AMM senilai Rp12,9 miliar.
“Sekarang terlihat jelas bagaimana Tjhin Arifin Chandra tidak mengindahkan panggilan kedua sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang yang merugikan PT AMM sejumlah Rp12,9 miliar,” ujar pengacara PT AMM selaku pelapor, Alvin Lim, di Jakarta Jumat (7/8/2020).
Menurut dia, sikap Tjhin Arifin Chandra itu berbeda dengan Service Manager Bank BCA berinisial M. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, M tetap hadir untuk menghormati panggilan pihak kepolisian.
“Kami sebagai kuasa hukum yakin bahwa Subdit Renakta akan bertindak profesional dan berjalan sesuai Pasal 112 KUHAP, yaitu memberikan perintah untuk membawa alias jemput paksa tersangka Tjhin Arifin Chandra yang tidak koperatif,” kata Alvin LIm.
Apalagi ancaman pidana yang disangkakan kepada Tjhin Arifin Chandra yakni 20 tahun penjara. “Penyidik berwenang menahan ketika dilihat ada indikasi tidak koperatif,” tegasnya.
Diketahui, kasus ini bermula ketika Tjhin Arifin Chandra melaporkan pemilik PT AMM (terlapor 1) dan Bank BCA (terlapor 2) atas dugaan membuka rahasia perbankan sesuai Pasal 47 UU Perbankan. Setelah melalui gelar perkara, pemilik PT AMM lolos dari jeratan hukum UU Perbankan.
Namun, penyidik Fismondev menetapkan Bank BCA sebagai tersangka melalui Service Managernya berinisial M. M diduga memberikan slip setoran kepada pemilik PT AMM. Setelah menjadi tersangka, M dibantu Legal Bank BCA meminta advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm untuk menjadi kuasa hukumnya pada kasus yang sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.
Menanggapi penjelasan penyidik Fismondev, Alvin Lim selaku kuasa hukum menyatakan bahwa penyidik punya wewenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. “Tapi, yang nantinya menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah hakim di pengadilan,” kata Alvin Lim.
Alvin membeberkan, dasar penyidik menetapkan M sebagai tersangka adalah keterangan ahli yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP. Namun disayangkan, kata dia, keterangan ahli tersebut menyesatkan dan diduga memiliki kepentingan dalam kasus ini.
“Sekarang terlihat jelas bagaimana Tjhin Arifin Chandra tidak mengindahkan panggilan kedua sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang yang merugikan PT AMM sejumlah Rp12,9 miliar,” ujar pengacara PT AMM selaku pelapor, Alvin Lim, di Jakarta Jumat (7/8/2020).
Menurut dia, sikap Tjhin Arifin Chandra itu berbeda dengan Service Manager Bank BCA berinisial M. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, M tetap hadir untuk menghormati panggilan pihak kepolisian.
“Kami sebagai kuasa hukum yakin bahwa Subdit Renakta akan bertindak profesional dan berjalan sesuai Pasal 112 KUHAP, yaitu memberikan perintah untuk membawa alias jemput paksa tersangka Tjhin Arifin Chandra yang tidak koperatif,” kata Alvin LIm.
Apalagi ancaman pidana yang disangkakan kepada Tjhin Arifin Chandra yakni 20 tahun penjara. “Penyidik berwenang menahan ketika dilihat ada indikasi tidak koperatif,” tegasnya.
Diketahui, kasus ini bermula ketika Tjhin Arifin Chandra melaporkan pemilik PT AMM (terlapor 1) dan Bank BCA (terlapor 2) atas dugaan membuka rahasia perbankan sesuai Pasal 47 UU Perbankan. Setelah melalui gelar perkara, pemilik PT AMM lolos dari jeratan hukum UU Perbankan.
Namun, penyidik Fismondev menetapkan Bank BCA sebagai tersangka melalui Service Managernya berinisial M. M diduga memberikan slip setoran kepada pemilik PT AMM. Setelah menjadi tersangka, M dibantu Legal Bank BCA meminta advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm untuk menjadi kuasa hukumnya pada kasus yang sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.
Menanggapi penjelasan penyidik Fismondev, Alvin Lim selaku kuasa hukum menyatakan bahwa penyidik punya wewenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. “Tapi, yang nantinya menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah hakim di pengadilan,” kata Alvin Lim.
Alvin membeberkan, dasar penyidik menetapkan M sebagai tersangka adalah keterangan ahli yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP. Namun disayangkan, kata dia, keterangan ahli tersebut menyesatkan dan diduga memiliki kepentingan dalam kasus ini.
tulis komentar anda