Ketua RW Kalibaru Kecewa Wilayahnya Disebut Miskin Ekstrem, Data BPS Diuji
Kamis, 16 Februari 2023 - 18:07 WIB
Berdasarkan hasil pengambilan data dan wawancara, mereka mampu membiayai kebutuhan sehari-hari seperti biaya listrik dan makan. Bahkan, ada 3 KK yang mampu berlangganan WiFi sebesar Rp250.000/bulan atau setidaknya mampu membeli pulsa telepon genggam.
Dari hasil verifikasi data, pihaknya menemukan sebagian warga memiliki sepeda motor dan kebanyakan warga mengonsumsi air mineral isi ulang dengan biaya Rp6.000/tiga hari sekali.
"Ironisnya ada masyarakat yang terdata miskin ekstrem ternyata mengonsumsi rokok sebanyak 2-3 bungkus sehari," ucapnya.
Dia bersama timnya juga mengidentifikasi bahwa dari 25 KK yang terdata miskin ekstrem hampir semua merupakan warga penerima aktif bantuan sosial dari pemerintah.
"Kalau tidak salah Pemprov DKI dalam rilis pers menyebutkan 16 jenis bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menyerap anggaran Rp17,18 triliun. Nah, ini anggaran yang sangat besar. Data kemiskinan ekstrem dari BPS perlu diuji lagi supaya bantuan sosial tepat sasaran,” ungkapnya.
Menurut dia, ada 6 KK penerima 3 jenis bantuan sosial dari Pemprov DKI. Penerima 2 jenis bantuan sosial berjumlah 6 KK dan 8 KK yang menerima 1 jenis bantuan sosial dari pemerintah. Tercatat hanya 5 KK yang tidak menerima bantuan sosial.
Nova mendesak BPS segera melakukan pemutakhiran data dan menyamakan persepsi data kemiskinan dengan Kemensos, Pemprov DKI, Dukcapil, dan lembaga lainnya. Sebab, BPS adalah satu-satunya lembaga statistik besar di Indonesia yang menjalankan mandat konstitusi untuk memetakan masalah kemiskinan.
“Saya rasa BPS perlu menyamakan persepsi data dengan Pemprov DKI, Kemensos, Dukcapil, dan lainnya tentang data kemiskinan di Jakarta. Sebab, data BPS akan dipakai untuk memetakan isu global tentang kemiskinan, bahkan menentukan arah kebijakan pemerintah," katanya.
Dari hasil verifikasi data, pihaknya menemukan sebagian warga memiliki sepeda motor dan kebanyakan warga mengonsumsi air mineral isi ulang dengan biaya Rp6.000/tiga hari sekali.
"Ironisnya ada masyarakat yang terdata miskin ekstrem ternyata mengonsumsi rokok sebanyak 2-3 bungkus sehari," ucapnya.
Dia bersama timnya juga mengidentifikasi bahwa dari 25 KK yang terdata miskin ekstrem hampir semua merupakan warga penerima aktif bantuan sosial dari pemerintah.
"Kalau tidak salah Pemprov DKI dalam rilis pers menyebutkan 16 jenis bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menyerap anggaran Rp17,18 triliun. Nah, ini anggaran yang sangat besar. Data kemiskinan ekstrem dari BPS perlu diuji lagi supaya bantuan sosial tepat sasaran,” ungkapnya.
Menurut dia, ada 6 KK penerima 3 jenis bantuan sosial dari Pemprov DKI. Penerima 2 jenis bantuan sosial berjumlah 6 KK dan 8 KK yang menerima 1 jenis bantuan sosial dari pemerintah. Tercatat hanya 5 KK yang tidak menerima bantuan sosial.
Nova mendesak BPS segera melakukan pemutakhiran data dan menyamakan persepsi data kemiskinan dengan Kemensos, Pemprov DKI, Dukcapil, dan lembaga lainnya. Sebab, BPS adalah satu-satunya lembaga statistik besar di Indonesia yang menjalankan mandat konstitusi untuk memetakan masalah kemiskinan.
“Saya rasa BPS perlu menyamakan persepsi data dengan Pemprov DKI, Kemensos, Dukcapil, dan lainnya tentang data kemiskinan di Jakarta. Sebab, data BPS akan dipakai untuk memetakan isu global tentang kemiskinan, bahkan menentukan arah kebijakan pemerintah," katanya.
(jon)
tulis komentar anda