Pilkada Tangsel 2020, Netralitas ASN dan Politik Uang Jadi Sorotan Bawaslu

TANGERANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, banyak riset yang membuktikan keterkaitan erat antara pilkada, politik uang, dan aksi tangkap tangan KPK.

Berdasarkan data tahun 2018, dia menyebut, ada sebanyak 155 pelanggaran pilkada. Sebanyak 62 kasus, merupakan pelanggaran netralitas ASN yang bisa terindikasi pidana. Angka ini, cukup menohok calon incumbent.

Hal ini diutarakan anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, saat peresmian Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Serpong, Jumat (13/3/2020).

"Di pilkada 2018, ada 155 pelanggaran. Ada sebanyak 62 netralitas ASN yang terindikasi pidana. Angka incumbent kita di 2020, cukup tingggi. Dari 270 yang akan pilkada, 230 berpotensi diikuti incumbent," ungkap Ratna.

Dilanjutkan Ratna, untuk di Pemilu 2019, dari sebanyak 380 putusan pidana yang sudah inkrah, tidak sampai 10% nya merupakan tindak pidana politik uang yang bisa diproses.

"Harus memiliki alat bukti yang kuat dan itu sering kali menjadi perdebatan di Sentra Gakkumdu. Dua hal yang harus dilakukan ke depan oleh Sentra Gakkumdu ini adalah menjaga profesional dan integritas," jelasnya.

Ditambahkan Ratna, banyak pelanggaran pilkada yang akhirnya tidak bisa diproses oleh Sentra Gakkumdu, karena adanya perbedaan persepsi unsur pidana antara pihak kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu sendiri.

"Perbedaan ini direspon masyarakat, bahwa kita telah melakukan pembiaran. Ini bisa menyebabkan distrust publik dan berdampak pada hasil pilkada. Paling banyak ya itu, pelanggaran ASN dan politik uang," paparnya.

Di Kota Tangsel sendiri, pelanggaran pilkada paling banyak terkait netralitas ASN dan politik uang. Pada Pilkada 2015, laporan pelanggaran terkait netralitas ASN dan politik uang ada sebanyak 143 laporan yang masuk.

"Saya kira, dana besar yanv dikeluarkan oleh pemda akan sia-sia, karena melahirkan pemimpin yang penuh dengan kecurangan. Itu yang perlu pencegahan," sambungnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, Tangsel sudah cukup berpengalaman dalam pilkada. Sudah beberapa kali kota pemekaran ini mengikuti pemilu, baik itu wali kota maupun Presiden.

"Kita sudah beberapa kali melakukan pesta demokrasi dan kerja politik. Alhamdullilah, suasana aman. Pada 2015, Tangsel jadi indikator tertinggi pelaporan terbanyak, pilkada provinsi juga sama," sambung Airin.

Menurut Airin, laporan yang masuk saat itu merupakan bagian dari strategi politik pasangan calon kepada lawannya. Tapi, tidak sampai ke masyarakat, ramai dimedsos saja.

"Hanya ramai di medsos dan WhatsApp saja. Tapi tadi saya bisik-bisik ke ibu, kenapa seperti itu, karena ada strategi dari masing-masing calon bu, gitu. Tapi padahal di lapangan tidak ada apapun, aman," tukasnya.