Bawaslu DKI Sosialisasi Pentingnya Ikut Partipasi Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta masih dua tahun ke depan, Bawaslu DKI jauh-jauh hari melakukan sosialisasi. Dengan sosialisasi sejak awal diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mohammad Jufri mengatakan, peran masyarakat membantu dalam terselenggaranya pemilu. Karena itu sebelum Pilgub DKI 2022, Bawaslu rutin melakukan sosialisasi.
Tak hanya ke masyarakat, lanjut dia, pelajar dan kalangan remaja diajak dalam sosialisasi ini. Jufri mengharapkan dengan sosialisasi sejak awal, partisipasi masyarakat akan meningkat.
"Banyak masyarakat yang kemudian ikut terlibat. Sengaja kami mengajak jauh-jauh hari agar partisipasi mereka meningkat," kata Jufri saat sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipasi Masyarakat di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019).
Dalam kesempatan itu, Jufri juga mengajak masyarakat mengevaluasi hasil pemilu. Dengan peran aktif masyarakat, akan membuat pelanggaran pemilu kian minim.
Seperti yang terjadi di Pileg 2019, Jufri menuturkan, sedikitnya ada 103 laporan pelanggaran kampanye. Jumlah ini menurun dibandingkan 2014 yang mencapai 300-an.
"Ada 10 pelanggaran yang akhirnya diproses pengadilan. Enam di antaranya di Jakarta Barat," tuturnya. Beberapa kasus itu di antaranya seperti kampanye uang, kampanye hitam, dan dugaan penggelebungan suara.
Salah satu peserta, Elga (18), menilai sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dengan cara budaya sangat cocok untuk masyarakat Jakarta yang budayanya beragam.
"Sekarang kita jadi paham pentingnya ikut pemilu," ucapnya.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mohammad Jufri mengatakan, peran masyarakat membantu dalam terselenggaranya pemilu. Karena itu sebelum Pilgub DKI 2022, Bawaslu rutin melakukan sosialisasi.
Tak hanya ke masyarakat, lanjut dia, pelajar dan kalangan remaja diajak dalam sosialisasi ini. Jufri mengharapkan dengan sosialisasi sejak awal, partisipasi masyarakat akan meningkat.
"Banyak masyarakat yang kemudian ikut terlibat. Sengaja kami mengajak jauh-jauh hari agar partisipasi mereka meningkat," kata Jufri saat sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipasi Masyarakat di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019).
Dalam kesempatan itu, Jufri juga mengajak masyarakat mengevaluasi hasil pemilu. Dengan peran aktif masyarakat, akan membuat pelanggaran pemilu kian minim.
Seperti yang terjadi di Pileg 2019, Jufri menuturkan, sedikitnya ada 103 laporan pelanggaran kampanye. Jumlah ini menurun dibandingkan 2014 yang mencapai 300-an.
"Ada 10 pelanggaran yang akhirnya diproses pengadilan. Enam di antaranya di Jakarta Barat," tuturnya. Beberapa kasus itu di antaranya seperti kampanye uang, kampanye hitam, dan dugaan penggelebungan suara.
Salah satu peserta, Elga (18), menilai sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dengan cara budaya sangat cocok untuk masyarakat Jakarta yang budayanya beragam.
"Sekarang kita jadi paham pentingnya ikut pemilu," ucapnya.
(mhd,ars)