Anies: Kalau Ada Masalah E-Budgeting Diperbaiki Bukan Diramaikan
A
A
A
JAKARTA - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbaharui sistem penganggaran digital (e-budgeting ) era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anies mengatakan, tujuan pembaharuan agar sistem bisa lebih maksimal dalam bekerja."Terima kasih saya kepada KPK, spiritnya memang membuat penganggaran itu transparan. Kemudian kita bisa mengendalikan perilaku orang," kata Anies di Jakarta, Senin (4/11/2019).
Mantan Mendikbud itu menuturkan, tujuan sebuah sistem dibangun itu untuk memaksa agar semua pengguna mengikuti apa yang telah diatur. Dalam sebuah organisasi, beragam perilaku manusia tidak dapat ditentukan. (Baca: Anggaran Dinilai Janggal, Anies Perbaiki Sistem E-Budgeting Warisan Ahok)
"Di sebuah organisasi selalu ada yang rajin, kurang rajin, tidak rajin. Ada yang jujur, kurang jujur, tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukan semua, sehingga harus rajin, harus jujur," tuturnya.
Namun, lanjut Anies, jika sistem hanya berfungsi untuk individu yang berperilaku baik, maka hal serupa (polemik anggaran DKI 2020) bakal terulang kembali. Maka dari itu, pembaruan sistem penganggaran digital perlu dilakukan.
"Tapi kalau sistem itu hanya berfungsi jika hanya penggunanya jujur, jika penggunanya rajin, maka akan kecolongan terus. Karena itulah yang kita lakukan adalah melakukan perbaikan agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi. Seperti sekarang kalau ada penyimpangan, seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran atau ini adalah titipan, enggak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas," tuturnya.
Jika nantinya sistem tersebut sudah diperbaharui, maka Pemprov DKI Jakarta, bakal langsung mengetahuinya. Namun, Anies enggan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. "Nanti lengkapnya saat kita luncurkan, dan kita mengetahui ini sejak tahun lalu, tapi ya itu tadi, kami ini di pemerintah, kalau ada masalah ya dikoreksi, perbaiki. Bukan diramaikan, Insya Allah segera beres," ucap Anies.
Anies mengatakan, tujuan pembaharuan agar sistem bisa lebih maksimal dalam bekerja."Terima kasih saya kepada KPK, spiritnya memang membuat penganggaran itu transparan. Kemudian kita bisa mengendalikan perilaku orang," kata Anies di Jakarta, Senin (4/11/2019).
Mantan Mendikbud itu menuturkan, tujuan sebuah sistem dibangun itu untuk memaksa agar semua pengguna mengikuti apa yang telah diatur. Dalam sebuah organisasi, beragam perilaku manusia tidak dapat ditentukan. (Baca: Anggaran Dinilai Janggal, Anies Perbaiki Sistem E-Budgeting Warisan Ahok)
"Di sebuah organisasi selalu ada yang rajin, kurang rajin, tidak rajin. Ada yang jujur, kurang jujur, tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukan semua, sehingga harus rajin, harus jujur," tuturnya.
Namun, lanjut Anies, jika sistem hanya berfungsi untuk individu yang berperilaku baik, maka hal serupa (polemik anggaran DKI 2020) bakal terulang kembali. Maka dari itu, pembaruan sistem penganggaran digital perlu dilakukan.
"Tapi kalau sistem itu hanya berfungsi jika hanya penggunanya jujur, jika penggunanya rajin, maka akan kecolongan terus. Karena itulah yang kita lakukan adalah melakukan perbaikan agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi. Seperti sekarang kalau ada penyimpangan, seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran atau ini adalah titipan, enggak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas," tuturnya.
Jika nantinya sistem tersebut sudah diperbaharui, maka Pemprov DKI Jakarta, bakal langsung mengetahuinya. Namun, Anies enggan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. "Nanti lengkapnya saat kita luncurkan, dan kita mengetahui ini sejak tahun lalu, tapi ya itu tadi, kami ini di pemerintah, kalau ada masalah ya dikoreksi, perbaiki. Bukan diramaikan, Insya Allah segera beres," ucap Anies.
(whb)