Berhasil Dapat WTP Selama Pimpin Jakarta, Anies Apresiasi Jajarannya

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta resmi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran sejak 2017 atau sejak di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. WTP merupakan penghargaan tertinggi atas proses akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Anies mengatakan, pada hari ini, Senin (22/6/2020) bertepatan dengan HUT Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kado terbaik dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2019. Dia berterima kasih kepada BPK di Indonesia perwakilan provinsi DKI Jakarta yang telah menyelesaikan tugasnya melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan.

Termasuk kepada pimpinan dan anggota dewan atas jalinan kerja sama, kemitraan, untuk melaksanakan fungsi legislasi, budgeting, kontrol, dan mendorong transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. (Baca juga; HUT DKI ke-493, Anies: Jakarta Siap Bangkit dari Covid-19 )

"Opini WTP atas LKPD 2019 ini merupakan ketiga kalinya secara berturut turut dari 2017," kata Anies dalam rapat paripurna laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2020).

Anies menjelaskan, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan likuiditas, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Menurut Mantan Menteri Pendidikan penyampaian opini WTP injli adalah rahmat atas kerja keras, atas konsistensi, keseriusan, dan kebersamaan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, dia memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yagn telah dengan penuh semangat melakukan berbagai upaya perbaikan memastikan bahwa tata kelola pemerintah berjalan dengan baik, dan semua upaya perbaikan serta semua temuan BPK RI bisa ditindaklanjuti.

"Tantangan belum selesai. Tapi tantangan untuk mempertahankan semangat kerja yang tinggi itu menjadi menantang pada saat kita menghadapi pandemi covid-19. Kami berharap pencapaian ini bisa menjadi penyemangat untuk bisa terus melakukan peningkatan, akuntabilitas keuangan di masa yang akan datang," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Sejak kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2012, BPK selalu memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apalagi ketika diteruskan oleh Ahok dengan wakilnya Djarot Saeful Hidayat. (Baca juga; Ini Empat Cara BPK Kendalikan Polusi Transportasi Darat di Jakarta )