Anggaran Dinilai Janggal, Anies Perbaiki Sistem E-Budgeting Warisan Ahok

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan untuk memperbarui sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) yang selama ini menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembaruan ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan sistem yang cerdas.

Anies menuturkan, dengan pembaruan (upgrade) sistem tersebut, anggaran DKI nanti tidak saja dapat diakses oleh publik, namun juga menyediakan ruang komentar. Publik dapat langsung memberikan respons di sistem tersebut.

"Kalau saat ini, publik itu hanya bisa lihat, tapi tidak bisa memberikan komentar. Nah, itu sudah dikerjakan dan akan digunakan mulai Januari 2020," kata Anies di Balai Kota DKI, Jumat 1 November 2019.

Anies menegaskan, Pemprov DKI sudah memperbarui sistem e-budgeting warisan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut. Pembaruan sistem, kata Anies, dilakukan menyusul beberapa pengajuan anggaran di draft Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) yang dinilai janggal.

Menurut Anies, sistem e-budgeting itu memang tak lagi cerdas (smart) sehingga harus dibenahi.

"Jadi bukan mengganti ya, tapi ini upgrading. Meng-upgrade, kalau mengganti tuh kesannya seperti meniadakan sama sekali, jadi upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter and smarter," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.

Sejumlah draf anggaran DKI menuai kritik karena dianggap janggal. Salah satunya pengadaan lem aibon sebesar Rp82 miliar. Selain itu, anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembanguan (TGUPP) yang naik menjadi Rp26,5 miliar. Anggaran ini lantas direvisi menjadi Rp21 miliar.

Selain itu, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp12 miliar. Tak hanya itu anggaran untuk influencer pariwisata yang mencapai Rp5 miliar juga tak luput dari sorotan masyarakat.

Ada juga anggaran pengadaan komputer dengan total Rp121 miliar lebih dengan rincian harga Rp15 juta per unit komputer dari 7.313 unit yang direncanakan akan dibeli. Selain itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.