Zhongtong Kembali Dioperasikan, Anies: DKI Tak Beli Bus Hanya Beli Jasa
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan pembelian bus. Hal ini menyusul mengaspalnya bus Transjakarta merek Zhongtong asal China yang sempat membuat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kewalahan.
Anies mengatakan, Pemprov DKI hanya menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kemudian dijalankan oleh operator dalam mengoperasikan bus tersebut.
"Coba kasih ke Pak Dirut ya. Karena kalau Pemprov DKI Jakarta itu sudah tidak lagi membeli bus, jadi Pemprov DKI Jakarta itu membeli jasa. Jasanya dibayar, kemudian Pemprov DKI Jakarta menentukan SPM. Jadi selebihnya tanggung jawabnya dengan pengelola (Transjakarta)," terang Anies di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Anies mengatakan, pengoperasian bus merek Zhongtong mempunyai kontrak kerja untuk mengikuti SPM tersebut. "Pasti ada kontrak kerja samanya. Di dalam kontrak itu ada aturannya," kata Anies.
Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), mengoperasikan kembali bus pabrikan asal China, Zhongtong, yang sempat menuai kontroversi. Bus tersebut kembali beredar di jalanan ibu kota sejak Jumat 11 Oktober 2019.
Bus itu dioperasikan kembali lantaran penumpang bus Transjakarta meningkat akibat diterapkannya perluasan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan ibu kota dan beberapa revitalisasi trotoar. Namun, bus yang sebelumnya identik dengan warna abu-abu kini menjadi biru putih.
"Tahun 2017 jumlah penumpang sistem transportasi darat kita 300.000 per hari, didapat setelah berjalan 13 tahun," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.
Menurut Anies, dalam dua tahun terakhir jumlah pengguna Transjakarta meningkat hingga dua kali lipat. Bahkan tahun ini jumlahnya sudah menyentuh angka 640.000 orang setiap harinya.
"Artinya itu sebuah lompatan yang cukup signifikan," tutur Anies. Selain itu, Anies menyatakan sudah mengubah pola pengoperasian bus Transjakarta untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Bus Zhongtong sendiri tidak dioperatori PT Transjakarta melainkan oleh Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).
"Pengelolaannya pun diubah. Kalau dulu, bus-bus itu milik DKI, sekarang kita kerjakan itu sebagai milik pihak ketiga," urai Anies. (Baca Juga: Penumpang Membludak, Transjakarta Operasikan Kembali Bus Zhongtong
Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Transjakarta, Nadia Diposanjoyo, membenarkan hal tersebut. Menurut Nadia, pengoperasian kembali bus tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kontrak dengan Operator dari Bus Zhongtong, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).
"Pengoperasian bus ini adalah bentuk dari pelaksanaan kontrak tahun 2013," ujar Nadia. Kemudian, pada tahun 2018, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan putusan agar Transjakarta mengoperasikan 59 unit bus gandeng merek Zhongtong tersebut.
Disamping itu juga, bus Zhongtong punya rekam jejak buruk. Bus tersebut sempat ditolak kala Basuki Tjahja Purnama alias Ahok memimpin ibu kota. Bus produksi Cina ini sempat menuai kontroversi karena dalam pengadaan hingga pengoperasiannya menuai polemik.
Ahok menolak mengizinkan bus gandeng Zhongtong karena menganggap armada tersebut tidak layak. Ahok lantas lebih memilih bus pabrikan Eropa seperti Mercedes Benz, Scania, dan Volvo.
Bahkan saat pengadaannya, Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, divonis 13 tahun penjara dalam kasus pengadaan bus Transjakarta merk Zhongtong pada tahun 2012 dan 2013.
Saat beroperasi, bus tersebut juga pernah terbakar di depan Gedung PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Maret tahun 2015 silam.
Komponen kelistrikan yang buruk diduga jadi penyebab bus asal Cina ini kerap terbakar. Bus yang terbakar itu baru beroperasi selama tiga hari.
Atas dasar itu PT Transjakarta lantas meninggalkan bus-bus yang dianggap tidak aman dan beralih ke merek bus lain yang lebih aman dan nyaman untuk masyarakat.
Anies mengatakan, Pemprov DKI hanya menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kemudian dijalankan oleh operator dalam mengoperasikan bus tersebut.
"Coba kasih ke Pak Dirut ya. Karena kalau Pemprov DKI Jakarta itu sudah tidak lagi membeli bus, jadi Pemprov DKI Jakarta itu membeli jasa. Jasanya dibayar, kemudian Pemprov DKI Jakarta menentukan SPM. Jadi selebihnya tanggung jawabnya dengan pengelola (Transjakarta)," terang Anies di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Anies mengatakan, pengoperasian bus merek Zhongtong mempunyai kontrak kerja untuk mengikuti SPM tersebut. "Pasti ada kontrak kerja samanya. Di dalam kontrak itu ada aturannya," kata Anies.
Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), mengoperasikan kembali bus pabrikan asal China, Zhongtong, yang sempat menuai kontroversi. Bus tersebut kembali beredar di jalanan ibu kota sejak Jumat 11 Oktober 2019.
Bus itu dioperasikan kembali lantaran penumpang bus Transjakarta meningkat akibat diterapkannya perluasan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan ibu kota dan beberapa revitalisasi trotoar. Namun, bus yang sebelumnya identik dengan warna abu-abu kini menjadi biru putih.
"Tahun 2017 jumlah penumpang sistem transportasi darat kita 300.000 per hari, didapat setelah berjalan 13 tahun," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.
Menurut Anies, dalam dua tahun terakhir jumlah pengguna Transjakarta meningkat hingga dua kali lipat. Bahkan tahun ini jumlahnya sudah menyentuh angka 640.000 orang setiap harinya.
"Artinya itu sebuah lompatan yang cukup signifikan," tutur Anies. Selain itu, Anies menyatakan sudah mengubah pola pengoperasian bus Transjakarta untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Bus Zhongtong sendiri tidak dioperatori PT Transjakarta melainkan oleh Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).
"Pengelolaannya pun diubah. Kalau dulu, bus-bus itu milik DKI, sekarang kita kerjakan itu sebagai milik pihak ketiga," urai Anies. (Baca Juga: Penumpang Membludak, Transjakarta Operasikan Kembali Bus Zhongtong
Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Transjakarta, Nadia Diposanjoyo, membenarkan hal tersebut. Menurut Nadia, pengoperasian kembali bus tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kontrak dengan Operator dari Bus Zhongtong, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).
"Pengoperasian bus ini adalah bentuk dari pelaksanaan kontrak tahun 2013," ujar Nadia. Kemudian, pada tahun 2018, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan putusan agar Transjakarta mengoperasikan 59 unit bus gandeng merek Zhongtong tersebut.
Disamping itu juga, bus Zhongtong punya rekam jejak buruk. Bus tersebut sempat ditolak kala Basuki Tjahja Purnama alias Ahok memimpin ibu kota. Bus produksi Cina ini sempat menuai kontroversi karena dalam pengadaan hingga pengoperasiannya menuai polemik.
Ahok menolak mengizinkan bus gandeng Zhongtong karena menganggap armada tersebut tidak layak. Ahok lantas lebih memilih bus pabrikan Eropa seperti Mercedes Benz, Scania, dan Volvo.
Bahkan saat pengadaannya, Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, divonis 13 tahun penjara dalam kasus pengadaan bus Transjakarta merk Zhongtong pada tahun 2012 dan 2013.
Saat beroperasi, bus tersebut juga pernah terbakar di depan Gedung PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Maret tahun 2015 silam.
Komponen kelistrikan yang buruk diduga jadi penyebab bus asal Cina ini kerap terbakar. Bus yang terbakar itu baru beroperasi selama tiga hari.
Atas dasar itu PT Transjakarta lantas meninggalkan bus-bus yang dianggap tidak aman dan beralih ke merek bus lain yang lebih aman dan nyaman untuk masyarakat.
(mhd)