Penghapusan 3 in 1 Akan Rusak Manajemen Transportasi Jakarta
Penghapusan 3 in 1 Akan Rusak Manajemen Transportasi Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Wacana Pemprov DKI Jakarta menghapus kawasan 3 in 1 sebelum diberlakukannya Electronic Road Pricing (ERP) akan merusak manajemen transportasi di Ibu Kota.
Pengamat transportasi dari Universitas Tarumanegara Leksmono Suryo Putranto mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus sadar diri bila penghapusan 3 in 1 tanpa diberlakukannya ERP akan menjadi bumerang dalam komitmen mengurai kemacetan di Jakarta. Sebab, 3 in 1 itu merupakan salah satu instrumen manajeman transportasi, yakni pembatasan kendaraan untuk mengurangi kendaraan pribadi.
"Tidak bisa dihapus kalau ERP tidak dilaksanakan. ERP itu pengganti 3 in 1 yang elegan. Kalau mau membuktikan kualitas kerja, hapus 3 in 1 berlakukan ERP, kalau tidak ya bumerang bagi Gubernur," kata Leksmono saat dihubungi, Senin 28 Maret 2016 kemarin.
Leksmono menjelaskan, 3 in 1 itu diterapkan untuk membatasi pengguna kendaraan pribadi. Namun, karena penegakan hukumnya lemah, dalam perjalannya melahirkan joki.
Untuk itu wacana ERP dilakukan dan bahkan alat perekamnya sudah diwujudkan. Leksmono mengakui bila penerapan kebijakan yang namanya pembatasan memang terlalu banyak kepentingan.
Apalagi ini menjelang Pilgub DKI, di mana apabila menerapkan ERP secara otomatis akan merugikan popularitasnya. "ERP sudah ada, kenapa 3 in 1 dibebaskan sebelum ERP diberlakukan. Membebaskan 3 in 1 memang menyenangkan konsituen," ungkapnya.
Pengamat transportasi dari Universitas Tarumanegara Leksmono Suryo Putranto mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus sadar diri bila penghapusan 3 in 1 tanpa diberlakukannya ERP akan menjadi bumerang dalam komitmen mengurai kemacetan di Jakarta. Sebab, 3 in 1 itu merupakan salah satu instrumen manajeman transportasi, yakni pembatasan kendaraan untuk mengurangi kendaraan pribadi.
"Tidak bisa dihapus kalau ERP tidak dilaksanakan. ERP itu pengganti 3 in 1 yang elegan. Kalau mau membuktikan kualitas kerja, hapus 3 in 1 berlakukan ERP, kalau tidak ya bumerang bagi Gubernur," kata Leksmono saat dihubungi, Senin 28 Maret 2016 kemarin.
Leksmono menjelaskan, 3 in 1 itu diterapkan untuk membatasi pengguna kendaraan pribadi. Namun, karena penegakan hukumnya lemah, dalam perjalannya melahirkan joki.
Untuk itu wacana ERP dilakukan dan bahkan alat perekamnya sudah diwujudkan. Leksmono mengakui bila penerapan kebijakan yang namanya pembatasan memang terlalu banyak kepentingan.
Apalagi ini menjelang Pilgub DKI, di mana apabila menerapkan ERP secara otomatis akan merugikan popularitasnya. "ERP sudah ada, kenapa 3 in 1 dibebaskan sebelum ERP diberlakukan. Membebaskan 3 in 1 memang menyenangkan konsituen," ungkapnya.
(whb)
Explore More