DKI Pastikan APBD 2016 Disahkan Akhir Tahun Ini
DKI Pastikan APBD 2016 Disahkan Akhir Tahun Ini
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI memastikan APBD 2016 mendatang disahkan pada akhir tahun ini. Transparansi anggaran dijadikan kunci dalam pengelolaan uang rakyat.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sejak masuk ke Jakarta menjadi Wakil Gubernur pada 2012, dirinya melihat tidak ada pengelolaan uang rakyat yang maksimal. Akibatnya, segala pembangunan di Jakarta sejak 2012 hingga saat ini dikelola dari bantuan perusahaan swasta, seperti jalan inspeksi, penataan Waduk Pluit dan sebagainya.
"Saya melihat ada kesengajaan para pengguna anggaran untuk mencuri uang rakyat. Apalagi hasil dari Kemendagri soal pengelolaan APBD tahun ini. Kami jadi sadar selama ini penyusunan APBD tidak sesuai peraturan maupun Undang-Undang," kata Ahok di Balai Kota usai membuka konsultasi publik rencana program kerja pemerintah daerah, Senin 25 Mei kemarin.
Ahok menjelaskan, pada 2016 ini memulai untuk menggunakan transparansi anggaran agar pembangunan DKI Jakarta dapat berjalan maksimal sesuai apa yang dinginkan masyarakat. Sayangnya, kata mantan Bupati Belitung Timur itu, sistem transparansi anggaran ini tidak didukung oleh PNS dilingkungannya.
Seperti misalnya dalam lelang kegiatan 2015, suami Veronica Tan itu melihat para pengguna anggaran tidak bisa mengetahui harga satuan kegiatan. Padahal, seharusnya dari Januari sudah bisa dilelang tanpa menunggu pencairan.
Dia pun mengancam akan memecat dan tidak memberikan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) kepada para PNS yang tidak mau bekerja. "Saya sudah minta kepada Wagub dan Sekda untuk melihat seluruh kerja PNS. Pantas enggak mereka dapat gaji terendah Rp9 juta, kalau tidak ada kerjanya kita cabut TKD-nya. Saya tidak mau habiskan Rp24 triliun untuk orang yang tidak kerja. Lebih baik pakai swasta, bisa hemat Rp10 triliun," tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sejak masuk ke Jakarta menjadi Wakil Gubernur pada 2012, dirinya melihat tidak ada pengelolaan uang rakyat yang maksimal. Akibatnya, segala pembangunan di Jakarta sejak 2012 hingga saat ini dikelola dari bantuan perusahaan swasta, seperti jalan inspeksi, penataan Waduk Pluit dan sebagainya.
"Saya melihat ada kesengajaan para pengguna anggaran untuk mencuri uang rakyat. Apalagi hasil dari Kemendagri soal pengelolaan APBD tahun ini. Kami jadi sadar selama ini penyusunan APBD tidak sesuai peraturan maupun Undang-Undang," kata Ahok di Balai Kota usai membuka konsultasi publik rencana program kerja pemerintah daerah, Senin 25 Mei kemarin.
Ahok menjelaskan, pada 2016 ini memulai untuk menggunakan transparansi anggaran agar pembangunan DKI Jakarta dapat berjalan maksimal sesuai apa yang dinginkan masyarakat. Sayangnya, kata mantan Bupati Belitung Timur itu, sistem transparansi anggaran ini tidak didukung oleh PNS dilingkungannya.
Seperti misalnya dalam lelang kegiatan 2015, suami Veronica Tan itu melihat para pengguna anggaran tidak bisa mengetahui harga satuan kegiatan. Padahal, seharusnya dari Januari sudah bisa dilelang tanpa menunggu pencairan.
Dia pun mengancam akan memecat dan tidak memberikan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) kepada para PNS yang tidak mau bekerja. "Saya sudah minta kepada Wagub dan Sekda untuk melihat seluruh kerja PNS. Pantas enggak mereka dapat gaji terendah Rp9 juta, kalau tidak ada kerjanya kita cabut TKD-nya. Saya tidak mau habiskan Rp24 triliun untuk orang yang tidak kerja. Lebih baik pakai swasta, bisa hemat Rp10 triliun," tegasnya.
(whb)
Explore More