Atasi Kemacetan, Pemkot Tangsel Diminta Terapkan Teknologi Smart City

TANGERANG SELATAN - Kemacetan di sejumlah ruas jalan wilayah Kota Tangerang Selatan ( Tangsel ) membuat geram masyarakat pengguna jalan. Kejadian itu sempat diunggah dan viral di media sosial.

Pemerintah Kota Tangsel menyebut bahwa kemacetan yang terjadi disebabkan padatnya penggunaan kendaraan pribadi pada waktu yang sama. Mengatasi itu, kini tengah dikaji perubahan jam masuk sekolah dan kampus agar tak berbarengan dengan jam berangkat kerja.

Namun upaya itu dianggap bukan solusi karena tak akan mampu meredam tingginya kemacetan. Apalagi Tangsel merupakan kota urban, aktivitas masyarakatnya selalu melalui jalan-jalan umum perkotaan.





"Merubah jam masuk sekolah dan kuliah tidak akan memecahkan persoalan. Terus orang yang kuliah sambil kerja bagaimana penyesuaiannya? Mau masuk jam 10.00 WIB juga tetap akan macet," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Adib Miftahul, Jumat (16/9/2022).

Menurut Adib, Pemkot Tangsel harusnya mulai bertahap mengimplementasikan Tagline Smart City, termasuk dalam mengatasi kepadatan lalu lintas. Kemacetan, jelas dia, bukan hanya tanggung jawab kepolisian tapi juga ada peran pemerintah mengurainya.

"Kita selalu salah bahwa kemacetan itu tugasnya polisi, salah. Itu kan hilir, hulunya kita tarik juga. Kalau kita punya tagline kota cerdas atau smart city, harusnya kita punya manajemen traffic. Manajemen traffic itu kontrol roomnya bisa di Dishub atau Kominfo," jelasnya.

Penggunaan Manajemen Traffic sudah lazim diterapkan pada kota-kota maju. Kata Adib, upaya itu memudahkan pemerintah daerah dalam memonitor seluruh akses jalan yang dilalui masyarakat, sekaligus berkoordinasi dengan jajaran terkait.

"Misalnya ketika ada macet di depan Unpam, berarti jalan-jalan yang menuju ke sana dengan otomatis petugas sudah tahu belokin ke mana. Karena belum tentu macet di Pamulang sini lalu di tempat lain juga macet, kan enggak," katanya.

"Ketika managemen traffic itu efektif, maka ketika ada macet di Pamulang berarti ada jalan-jalan menuju arah ke sana dialihkan. Otomatis petugas sudah stand by, karena sudah ada kontrol dari sini, tutup dulu di sini, putar balik atau arahin ke mana dulu. Yang di sini bisa ditutup dulu. Penguraiannya begitu cepat, karena apa? Karena ada managemen traffic. Pusat kendalinya ada di Diskominfo," imbuhnya.

Dia melanjutkan, penerapan kota cerdas melalui sistem aplikasi itu akan banyak membantu aktivitas masyarakat. Tak hanya soal kemacetan, tapi juga masalah lain seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banjir, sampah, dan lainnya.

"Smart city itu kan kota pintar, jadi dalam satu aplikasi nanti orang Tangsel bisa mengerti banyak hal. Soal KDRT di situ ada, genangan air ada, titik banjir itu ada, bukan hanya informasi tapi juga solusinya," terangnya.

Dia mencontohkan keberhasilan era Gubernur DKI Jakarta saat dipimpin Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dengan aplikasi Qlue. Ketika itu, warga ibu kota bisa menyampaikan problem tentang sarana dan prasarana langsung melalui Qlue.

"Seperti Qlue-nya zaman Ahok, jadi begitu ada sampah di mana itu langsung dinotifikasi dari sana. Begitu juga, karena lurah-lurah diwajibkan memantau Qlue jadi langsung diangkat (sampah). Hal itu dirasakan betul oleh warga DKI. Ketika ada genangan langsung di-mention, kenapa? Karena kontrol room-nya ada di Pemprov DKI," ucapnya.

Meski demikian, dia mengakui bahwa penerapan semua itu harus diikuti pula dengan munculnya kesadaran masyarakat menggunakan transportasi massal. Sehingga ke depan, kemacetan lebih terkendali dan mudah terurai.

"Memang transportasi massal itu sebuah kebutuhan. Tapi saya kira untuk saat ini kan butuh effort yang luar biasa, ada pusat dan ada daerah. Itu untuk jangka panjang. Jangka pendeknya ya smart city itu harus menjadi solusi dengan traffic managemen itu misalnya," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ikhsan menyebut tengah mengkaji perubahan jam masuk sekolah dan kampus agar mengurangi kemacetan di Tangsel. "Salah satunya pengaturan masalah jam masuk, apa namanya sekolah atau kampus-kampus yang ada. Ya misalkan masuk jam 7 pagi, diatur jam 9 pagi atau seperti apa supaya enggak pas waktunya dengan jam orang kerja," terang Pilar di Balai Kota Tangsel, Ciputat, beberapa waktu lalu.