Balapan Formula E Bukan Hanya Sukses tapi Dongkrak Ekonomi Nasional

JAKARTA - Kesuksesan balapan Formula E di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara terus didengungkan. Tak hanya sukses, ajang balapan mobil listrik itu juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai Rp2,6 triliun.

Formula E merupakan program resmi Pemprov DKI Jakarta yang disetujui DPRD demi membangkitkan ekonomi ketika Covid-19 mulai terkendali.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menuturkan berdasarkan hasil riset nilai ekonomi langsung atau dampak pembangunan infrastruktur dari penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 sebesar Rp597 miliar.
Baca juga: Libatkan Sektor UMKM, Anies: Formula E Hajatan Semua Kalangan

Rekapitulasi jumlah perhitungan dampak ekonomi langsung ini dilihat dari imbas pembangunan infrastruktur dari penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 terhadap investasi konstruksi, operasional penyelenggaraan, hingga pengeluaran pengunjung.

"Kami coba hitung dampak ekonomi langsung. Pertama, dari alokasi capex (belanja modal). Kemudian alokasi opex (belanja operasional), komitmen fee event Jakarta E-Prix, pembelian tiket, transaksi pengunjung UMKM, dan pengeluaran pengunjung," ujar Rizal di Jakarta, belum lama ini.

Indef yang melakukan studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini juga mengungkap dampak total penyelenggaran Jakarta E-Prix 2022 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil Provinsi DKI Jakarta sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,08 persen terhadap benchmark atau setara Rp2.638 triliun berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan dampak terhadap tambahan PDRB DKI sebesar Rp2,041 triliun dan dampak langsung sebesar Rp597 miliar.

Atas dasar itu, Gue Jakarta Anti Hoak (G-JAH) Yan Rizal mengaku bingung pergelaran Formula E yang sukses, kenapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

“Penyelenggaraan sukses tapi terus dikejar-kejar BPK dengan pemeriksaan yang diulang beberapa kali. Bahkan, dikejar-kejar juga oleh KPK selama beberapa tahun terakhir. Ada apa?" ujar Yan Rizal, Selasa (6/9/2022).

Dia menduga serangan terhadap Anies makin masif menjelang Pilpres 2024. "Sejak awal menjabat Anies diganggu dan diserang soal radikalisme, korupsi dan ketidakbecusan kerja. Hoaks berseliweran di mana-mana dan anehnya seperti tidak terjadi apa-apa," katanya.

Menurut dia, serangan kepada Anies seperti kaset rusak karena terus berulang dan polanya sama. Padahal, pada 2018 KPK memberikan penghargaan kepada kinerja Pemprov DKI terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi, serta aplikasi pelayanan publik.

Laporan gratifikasi yang disampaikan pada 2018 mencapai Rp23 miliar dengan jumlah 300-an laporan. "Anies juga sapu bersih laporan WTP lima kali berturut-turut selama dia menjabat gubernur. Ujug-ujug pemanggilan KPK menjadi tanda tanya besar, ada apa gerangan?" ujar Yan.
Baca juga: Anies: Formula E Bukan Sekadar Balapan, tapi Menyelamatkan Lingkungan

Anies awalnya ditarget soal Rumah DP 0 Persen tapi gagal dan tidak ketemu dosanya. Lalu, Formula E soal commitment fee dan ini dipastikan gagal karena acara itu sukses dan dihadiri semua pihak baik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo hingga masyarakat dunia.

"Dan sistem anggaran Formula E tidak ada masalah. Kenapa, karena DPRD setuju saat rapat KUA-PPAS 2019, jadi masalahnya karena Anies ditarget. Padahal Formula E sama dengan Anies membantu Jokowi dalam mendongkrak ekonomi pascaCorona," ungkapnya.

Pemerhati Sosial dan Politik Tony Rosyid mengatakan, hampir selesainya masa kerja Anies membuat pihak-pihak tertentu berupaya mencari-cari kasus.

“Sebut saja DP 0 Persen tapi nggak ketemu. Formula E? Commitment fee ternyata bukan pelanggaran. Tanggal pembayaran? Di sini dicari celahnya. Meski disetujui Banggar, pembayaran Formula E mau diutak-atik. Pembayaran sebelum Sidang Paripurna DPRD mau dipermasalahkan. Padahal, tak ada pelanggaran hukum. Itu hanya soal administrasi belaka,” ujar Tony.

Di akun Twitternya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief juga mengirim sinyal ada upaya menjegal Anies di Pilpres 2024. "Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi," katanya.