Tertekan Pandemi, Tren Gelombang PHK Bakal Semakin Masif

JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di beberapa perusahaan diperkirakan semakin sering terdengar. Kondisi ini dinilai wajar terjadi mengingat tekanan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian semakin berat.

Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi Universitas Indonesia Harryadin Mahardika mengatakan, rasionalisasi SDM di berbagai perusahaan adalah hal lumrah terjadi lantaran banyak sektor yang mengalami penurunan permintaan akibat meluasnya pandemi.

“PHK jadi pilihan sulit yang tidak bisa dihindari lagi. Tentunya perusahaan akan fokus pada keberlangsungan bisnis jangka panjang dan efisiensi SDM, ini pilihan paling logis," ujarnya di Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Sejumlah perusahaan terkemuka telah melakukan langkah PHK sebagai dampak pandemi Covid-19. (Baca juga: 6.206 Buruh Bekasi Terdampak Corona)

Harryadin meminta pemerintah agar tanggap terhadap situasi yang memburuk ini. “Paket stimulus yang tengah digodok pemerintah harus tepat sasaran, terutama diarahkan ke sektor yang menyerap banyak tenaga kerja agar kondisi pelaku bisnis cepat pulih dan kembali dapat menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.

Dalam situasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, perusahaan cenderung fokus untuk memperkuat bisnis intinya. Dampaknya bisnis atau layanan lain akan ditutup sehingga keberlangsungan bisnis secara jangka panjang lebih aman.

"Dalam situasi krisis, tidak mungkin perusahaan akan menaikkan harga karena daya beli juga menurun. Efisiensi dengan memangkas layanan adalah opsi yang wajar dilakukan agar perusahaan bisa terus mempertahankan bisnisnya," katanya.
(Baca juga: Ini Evakuasi Ratusan ABK Kapal Pesiar Ke-16 Selama Pandemi Covid-19)

Ekonom Indef Bhima Yudhistira memperkirakan PHK masih akan berlangsung sebagai dampak dari kebijakan berbagai perusahaan menutup sejumlah layanan mereka dan memperkuat bisnis inti.

“Sebagai dampak dari penerapan strategi kembali ke bisnis inti, gelombang PHK tidak akan berhenti pada tahun ini. Angka pengangguran maupun tingkat kemiskinan akan meningkat,” jelasnya.

Bhima menilai kondisi yang terjadi di berbagai perusahaan ini harusnya segera ditanggapi pemerintah dengan memperbesar stimulus mengingat realisasi stimulus bagi dunia usaha masih rendah. Saat ini yang krusial adalah bagaimana mendorong daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya menopang keberlangsungan dunia usaha.

“UMKM kita belum semua berhasil mendapat relaksasi kredit. Di Malaysia, UMKM itu bahkan dapat memperoleh hibah (pemerintah),” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memprediksi bahwa ekonomi di kuartal II 2020 bakal terkontraksi hingga minus 3,8 persen. (Baca juga: Kartu Prakerja Harus Cepat Dievaluasi demi Nasib Pekerja Ter-PHK)