Sidang Sengketa Lahan, Ahli Tegaskan Girik Bukan Bukti Kepemilikan Tanah

Menurut dia, format girik harus benar sesuai waktu penerbitannya. “Tahun 1980 itu Direktorat IPEDA sudah bergabung ke Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1976 sehingga nama kantornya adalah Inspeksi Pajak IPEDA. Stempel atau cap kantor digirik tahun 1976 adalah IPEDA, tetapi IPEDA apa itu? Daerah atau cabang atau pembaruan pengenaan atau kantor inspeksi dinas luar tingkat satu, perubahan itu ada waktu-waktunya,” ujar Budi.

“Blanko (girik) tidak pernah ada kesalahan karena memang nasional. Pejabat stempel harus sesuai kurun waktu, penulisan format girik kantor daerah atau cabang itu hanya sampai tahun 1974, yang ada hanya kantor inspeksi dan kantor dinas luar tingkat 1,” sambungnya.

Budi menekankan jika blanko girik bunyinya daerah atau cabang, stempelnya juga harus berbunyi daerah atau cabang, tidak boleh dicampur aduk. Kalau blanko sudah lewat waktu tidak bisa dipakai. Jika format girik tidak sesuai blanko nasional, maka girik tersebut tidak benar alias cacat.

Sementara, Pengacara Tonny Permana selaku penggugat, Hema AM Simanjuntak mengatakan, keterangan saksi ahli dalam persidangan ini sangat membantu untuk mengungkap fakta bahwa girik itu tidak sebanding menggugat kepemilikan sertifikat.

“Kami akan memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk menyimpulkan, namun kami sangat senang karena tujuan kami menghadirkan Pak Budi sebagai ahli goalnya tercapai, menurut kami,” ujarnya.
Baca juga: Sengketa Lahan, Polrestro Jaksel Amankan 10 Anggota Ormas di Jagakarsa

Di persidangan, kuasa hukum Ahmad Ghozali, Alfi Rully juga menanyakan kepada saksi ahli Budi Nurtjahyono perihal peningkatan status kepemilikan lahan dari Letter C dan Girik menjadi sertifikat.

Atas pertanyaan tersebut, Budi menuturkan hal tersebut memang dimungkinkan sesuai dengan peraturan di mana girik atau bukti lainnya hanya sebatas bukti awal. "Sebagai bukti awal iya. Kalau pada penjelasan PP Nomor 24 Tahun 1997 ayat 1 huruf K menyatakan, salah satu bunyi tertulis berupa girik dan beberapa lainnya," kata Budi.

Alfi melanjutkan pertanyaan, apakah memungkinkan dalam satu bidang tanah terdapat beberapa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Budi kembali menjelaskan hal tersebut merupakan persil atau bagian dari lahan yang memiliki hak-hak berbeda dengan batas alam maupun nyata dan bisa terdiri dari satu bidang. "Dari situ dipetik di buku C dan satu subjek pajak satu nomor C tidak boleh dobel," ujarnya.

Sidang juga menghadirkan saksi bernama Lukman, pekerja di lahan milik Tonny Permana. Dalam keterangannya, Lukman mengatakan sejak beralih kepada Tonny Permana tanah dikuasai, dirawat, dan dipasang batas-batas sebelum terjadinya pengrusakan dan penyerobotan oleh pengembang.