PBB Curiga Pembelian Alat Kesehatan Rugikan Negara

JAKARTA - Ribuan karyawan salah satu perusahaan alat kesehatan di Jakarta Barat menuntut kesejahteraan yang kian menurun. Penurunan kesejahteraan buruh buntut banyak alkes khususnya alat swab antigen impor yang beredar di pasaran.

Karena itulah, produsen alat kesehatan dalam negeri merugi sehingga terpaksa memangkas biaya produksi dan berimbas pengurangan karyawan sekitar 1.000 orang dalam beberapa bulan terakhir.
Baca juga: Titah Sri Mulyani ke Bea Cukai: Jangan Hambat Impor Alkes

Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F Sihombing mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Rekan-rekannya banyak berkeluh kesah kepada dirinya dan berharap PBB dapat membantu nasib mereka. Bahkan, dia mendapatkan informasi dan salah satunya terkait lelang pengadaan alat swab antigen yang diadakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp129 miliar.

“Kami tidak tahu apa yang melatarbelakangi Kemenkes mematok harga sangat mahal sehingga produk-produk lokal yang presentase produksinya tinggi tidak dipakai oleh pemerintah. Padahal pemerintah sendiri yang sering menggaungkan untuk mengutamakan produk dalam negeri. Di sini kami menduga ada kerugian negara yang sangat besar karena adanya permainan,” ujar Lambok, Rabu (1/12/2021).
Baca juga: Pemerintah Akan Utamakan Alkes Produk Dalam Negeri

Berdasarkan data yang dipegang, ada beberapa penawaran dari produsen lokal dengan harga kisaran Rp30 ribu per 25 pieces alat swab antigen. Namun, yang menjadi pertanyaan kenapa Kemenkes justru melirik produk dengan harga yang jauh lebih mahal yakni Rp86 ribu per 10 pieces alat swat antigen.

Dia meminta KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung memonitor lelang pengadaan alat swab antigen yang dilakukan Kemenkes agar negara terhindar dari kerugian yang sangat besar. Menurut perhitungannya, negara bakal mengalami kerugian sekitar Rp84 miliar dari proyek lelang pengadaan alat swab antigen oleh Kemenkes.

“Kami tidak tahu bagaimana proyek-proyek pengadaan alat swab antigen yang sebelumnya. Namun yang pasti menurut kami banyak produk-produk lokal yang sudah teruji klinis dan layak pakai serta izin edarnya juga sudah keluar. Terlebih lagi harga juga lebih murah ketimbang produk impor, tetapi kenapa tidak digunakan oleh pemerintah. Itu yang kami sangat sayangkan,” kata Lambok.