Kurang Tepat Sasaran, DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Bansos PSBB Corona

JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyayangkan adanya aparatur sipil negara (ASN) dan TNI aktif yang menerima bantuan sosial (bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi Corona (Covid-19).

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI.

"Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada ASN dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh? Apa tepat sasaran?" ujar Mujiyono, di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Untuk itu, kata dia, pendistribusian bansos selama PSBB harus dievaluasi menyeluruh. Penjadwalan banyak yang berubah, bahkan ada yang mundur hingga empat hari.

"Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh. Kasian masyarakat, mereka menunggu bantuan itu. Ke depan, saya usulkan agar diberikan bantuan tunai saja," tegasnya.

Selain berisi daftar nama dan data 1,2 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan, Kepgub itu mengatur juga tentang jenis bansos yang diberikan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp149.500 per paket sampai ke petunjuk teknis penyaluran bansos tersebut dan verifikasi penerima bansos.

Diketahui, tidak ada pemberian berupa uang tunai dalam bantuan sosial yang diberikan. Adapun bantuan berupa paket bahan pangan pokok seperti, beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang.

Diketahui, target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melibatkan pihak swasta dalam menyediakan bansos itu. Pihak swasta itu berupa retail modern yang memiliki gudang dan stok cukup banyak. Sehingga, masyarakat diminta bersabar karena pendistribusian bansos itu harus tepat sasaran.

"Informasi dari Pasar Jaya, mereka telah melibatkan retail besar, seperti Lotte Mart, Hypermart, dan Transmart. Pihak swasta ini diminta menyuplai bansos senilai yang sama dengan Pasar Jaya untuk tanggal-tanggal tertentu," kata Mujiyono, .

Dari data yang diterimanya, bansos yang dipasok dari pihak swasta ini hampir separuh pasokan bansos yang dibutuhkan penerima sesuai Kepgub, yakni 1,2 juta kepala keluarga. Dia membeberkan, untuk Lottemart akan memasok hingga 175 ribu paket, Hypermart 110 ribu paket, dan Transmart 252 ribu paket bansos. Total pasokan bansos dari retail swasta ini mencapai 537 ribu paket.

"Mungkin mekanismenya beli langsung. Swasta menyediakan paket sesuai pesanan, isi komoditasnya sama, nilainya juga sama sekitar Rp600 ribu. Nanti Pasar Jaya yang membelinya sesuai alokasi bansos dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Sementara itu, Perumda Pasar Jaya juga menyediakan 598 ribu paket bansos yang dikemas sendiri. Pengemasan bansos itu dilakukan di Jakgrosir induk di Pasar Induk Kramat Jati, lalu Jakgrosir Kedoya, Jakgrosir Walang Baru, gedung baru Pasar Rumput dan gedung JIEP.