Kejari Jakbar Bidik Tersangka Baru Korupsi Dana BOS dan BOP 2018

Jum'at, 15 Oktober 2021 - 21:24 WIB
Kejari Jakbar Bidik Tersangka Baru Korupsi Dana BOS dan BOP 2018
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto. Foto : Dimas Choirul/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat mengendus bakal adanya tersangka baru kasus korupsi penyalahgunaan dana Biaya Operasional Sekolah ( BOS ) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2018.

“Ada, rencana ada pengembangan tersangka. Jadi mohon ditunggu informasi dari tim penyidik,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

Sebelumnya, dua orang tersangka telah ditahan dalam kasus tersebut. Mereka adalah mantan Kepala Sekolah SMKN 53 Jakarta, Widodo dan mantan Staf Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Muhamad Faisal. Mereka ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat.

”Tersangka Widodo dan Muhamad Faisal ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat,” ucapnya. Alasan penahanan oleh penyidik dilakukan guna mempermudah proses penyidikan.
Baca juga : DPR Dukung Kolaborasi KPK-Kejaksaan Berantas Korupsi

Selain itu, penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.”Untuk mempermudah penyidikan, agar tidak melarikan diri, maupun menghilangkan barang bukti,”terangnya.
Baca juga : Kasus Bimtek Fiktif, Mantan Kadis ESDM Kuansing Ditahan Kejaksaan

Untuk diketahui, dari hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK RI berdasarkan Surat Nomor: 5/LHP/XXI/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021, dari total nilai anggaran BOS dan BOP tahun anggaran 2018 senilai Rp.7.897.710.632, telah ditemukan penyalahgunaan anggaran baik dari anggaran BOS maupun BOP kurang lebih sebesar Rp.2.399.211.203.



Kedua tersangka Widodo dan Muhamad Faisal dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(ams)
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2021 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2608 seconds (11.210#12.26)