Buang Limbah, Pelaku Usaha Terjaring OTT Gakumdu Bekasi
loading...
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bersama penegak hukum terus melakukan penyelidikan pencemaran Sungai Cilemahabang. Foto : Abdullah M Surjaya/SINDOnews
A
A
A
BEKASI - Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bersama aparatur penegak hukum wilayah setempat terus melakukan penyelidikan terkait pencemaran Sungai Cilemahabang, Kabupaten Bekasi. Hasilnya, satu pelaku usaha diamankan karena kedapatan membuang limbah secara ilegal ke sungai tersebut.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan identitas pelaku usaha tersebut akan segera diumumkan setelah gelar perkara hukumnya selesai.”Kita lakukan operasi tangkap tangan, ada satu oknum yang kita sudah proses hukum. Setelah gelar perkaranya selesai, akan diumumkan. Mudah-mudahan minggu-minggu ini,” katanya.
Menurut dia, penindakan dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memerangi aksi kejahatan lingkungan. Pihaknya akan intens melakukan pengawasan dengan turut melibatkan tim dari Pengawasan dan Penataan Hukum (PPH) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
”Karena petugas di kita sangat terbatas maka kita mendatangkan tim dari PPH Dinas LH Provinsi,” ujarnya. Terlebih dari hasil pengamatan di lapangan ditemukannya banyak titik indikasi pencemaran. Pengawasan diperlukan untuk mencari bukti kuat para pelaku pencemaran limbah tersebut. Sebab, pemerintah terus mencari bukti kuat mencari eviden pelanggaran lebih absah.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan identitas pelaku usaha tersebut akan segera diumumkan setelah gelar perkara hukumnya selesai.”Kita lakukan operasi tangkap tangan, ada satu oknum yang kita sudah proses hukum. Setelah gelar perkaranya selesai, akan diumumkan. Mudah-mudahan minggu-minggu ini,” katanya.
Menurut dia, penindakan dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memerangi aksi kejahatan lingkungan. Pihaknya akan intens melakukan pengawasan dengan turut melibatkan tim dari Pengawasan dan Penataan Hukum (PPH) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
”Karena petugas di kita sangat terbatas maka kita mendatangkan tim dari PPH Dinas LH Provinsi,” ujarnya. Terlebih dari hasil pengamatan di lapangan ditemukannya banyak titik indikasi pencemaran. Pengawasan diperlukan untuk mencari bukti kuat para pelaku pencemaran limbah tersebut. Sebab, pemerintah terus mencari bukti kuat mencari eviden pelanggaran lebih absah.
(ams)
Explore More