Integrasi Transportasi Publik Segera Terwujud

JAKARTA - Kartu Jak Lingko akan segera menjadi kartu pembayaran antarmoda transportasi yang terintegrasi di DKI Jakarta . Cukup hanya dengan satu kartu, penumpang bisa menikmati perjalanan Mikrotrans, TransJakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), Commuter Line, dan moda transportasi lainnya yang tergabung dalam sistem Jak Lingko secara lebih mudah dan murah.

Tiket dan tarif ini diintegrasikan melalui metode electronic fare collection (EFC) untuk tarif jasa layanan transportasi umum di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sistem ini memberikan produk berupa pembayaran tersentralisasi dengan satu tiket dan tarif yang dihitung berdasarkan jarak.

Saat ini sistem pembayaran transportasi publik di DKI Jakarta masih dikelola masing-masing operator. Tarif yang dikenakan kepada pengguna juga masih tergantung pada kebijakan operator.



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, pengguna moda transportasi angkutan umum cukup memiliki kartu Jak Lingko sebagai pembayaran elektronik pada pertengahan Agustus mendatang. Dia berharap langkah ini bisa memacu layanan transportasi di Jakarta dan sekitarnya.

"Semua menjadi mudah dan murah serta didukung oleh moda transportasi yang telah terintegrasi," tulis Anies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menandaskan, digitalisasi pelayanan publik menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta agar pelayanan publik benar-benar dirasakan oleh warga Jakarta maupun warga yang melakukan aktivitas di Ibu Kota.

Dalam konteks itu, tutur dia, Pemprov DKI menjalankan integrasi sistem dengan adanya Jakarta Smart City. Menurut pria yang karib disapa Ariza ini, digitalisasi pelayanan publik dengan integrasi sistem tersebut karena Jakarta adalah kota kolaborasi. Satu di antaranya integrasi transportasi publik yang pembayarannya dengan menggunakan kartu Jak Lingko.

"Semua kita lakukan yang kita pastikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam rangka percepatan, agar tepat sasaran, agar lebih mudah. Semua aplikasi-aplikasi digital dibuat, termasuk pembayaran, dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Di era digital ini tidak ada pilihan, kita harus mengikuti, meningkatkan, dan mengoptimalkan," ujar Ariza



Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menyebut integrasi transportasi publik di Ibu Kota merupakan keniscayaan. Karenanya Pemprov DKI terus mendorong dan mengajak seluruh warga Jakarta maupun warga yang beraktivitas di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum/publik. Apalagi, Pemprov telah membuat berbagai regulasi terkait transportasi publik dan terus mendorong implementasinya.

Transportasi publik tersebut misalnya MRT, LRT, dan bus Transjakarta. Selain pembayaran dengan menggunakan kartu JakLingko, Pemprov juga memberikan kesempatan dan bekerja sama dengan beberapa bank.

"Ada Bank DKI, ada Bank BNI, ada BRI, kita memberikan kesempatan untuk pembayaran," ucap Ariza.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jak Lingko Indonesia Muhamad Kamaludin menjelaskan, kartu Jak Lingko sangat penting karena untuk transportasi publik butuh standar yang mumpuni untuk platform tarif dan pembayaran terintegrasi di DKI Jakarta. Nantinya tarif terintegrasi akan dihitung khusus misalnya bila ada gabungan dua moda transportasi publik atau lebih.

Dia menyontohkan, saat ini di Jakarta telah ada gabungan moda transportasi publik yakni Mikrotrans dan bus Transjakarta yang memiliki tarif khusus Rp5.000/tiga jam. Sedangkan jika hanya menumpang TransJakarta, maka tarifnya Rp3.500.

Baca juga: Kartu Jak Lingko Bisa untuk Semua Moda, Netizen: Jakarta Makin Maju dan Mendunia Dipimpin Anies

"Dengan standar kartu Jak Lingko yang ada sekarang kan ada informasinya yang tersimpan menghitung waktu perjalanannya, terus modanya apa saja yang digunakan. Nah, ini akan dikembangkan lagi ke depannya. Jadi bukan hanya moda Mikrotrans dan bus Transjakarta, tapi dengan MRT Jakarta, dengan kereta commuter, dengan LRT Jakarta. Itu bisa digunakan sebagai platform untuk menghitung tarif yang terintegrasi gabungan moda-moda tadi," ujar Kamal.

Mantan Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta ini meyakini keberadaan dan penggunaan kartu JakLingko juga akan mendorong warga Jakarta maupun warga luar yang beraktivitas di Jakarta untuk mengombinasikan antarmoda transportasi publik.

Bahkan kartu Jak Lingko mampu membantu warga untuk bisa menjangkau semua titik tujuan di Jabodetabek, baik dari titik berangkat maupun titik pulangnya.

"Jadi semua bisa dijangkau dengan angkutan umum, tidak perlu dijangkau dengan angkutan pribadi baik di titik awalnya maupun di titik akhirnya. Jadi semuanya bisa dijangkau dengan gabungan moda transportasi dengan kartu itu (JakLingko)," ungkapnya.

Keuntungan lain yang didapatkan warga adalah dengan kartu Jak Lingko hanya satu tarif pembayaran terintegrasi bagi seluruh moda transportasi publik yang ada. Untuk penetapan tarif terintegrasi ini, maka PT Jak Lingko Indonesia menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov DKI Jakarta untuk ditetapkan dengan regulasi.

‘’Artinya, dengan ada tarif terintegrasi maka akan lebih hemat bagi pengguna moda transportasi publik. Dan, untuk operatornya akan lebih baik juga. Karena, jumlah penumpangnya meningkat," papar Kamal,

Lebih jauh dia memaparkan, PT Jak Lingko Indonesia telah menyelesaikan kajian untuk tarif terintegrasi dengan menggunakan kartu Jak Lingko bagi seluruh moda transportasi publik terintegrasi. Di dalamnya juga mencantumkan ihwal berapa keuntungan atau bagi hasil tarif yang akan diperuntukkan ke masing-masing operator.

Meski demikian, saat ini dia belum bisa menyampaikan karena hal tersebut merupakan kewenangan Pemprov DKI.

"Sudah ada tim khusus penyusunan tarif JakLingko dan terdiri dari beberapa dinas. Targetnya sudah ada. Nanti ada peraturannya yang difinalisasi, tapi sekali lagi itu kewenangan Pemprov. Kami tidak bisa sampaikan. Kami sudah ada kajian yang kami sampaikan ke Pemprov," kata dia.

Jangan Sekadar Wacana
Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mendukung gebrakan yang dilakukan Jak Lingko. Ia berharap hal itu bukan sekadar hanya wacana saja, tetapi bisa diimplementasikan sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna transportasi umum di Jakarta.

“Ini terobosan bagus. Tetapi pengalaman selama ini hanya kuat di retorika atau kata-kata. Kalau bisa dieksekusi, akan sangat baik,” tuturnya saat dihubungi Koran SINDO.

Dalam pandangannya, transformasi transportasi di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir belum sesuai harapan. Justru yang terjadi malah sebaliknya.

“Tidak ada yang membaik. Jaklingko tidak jalan seperti harapan, bus kadang bermasalah dan moda lainnya jalan di tempat. Semua masih sebatas pencapaian minimal, tidak memuaskan. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa diperbaiki,” celetuknya.

Menurutnya, masih banyak persoalan di sektor perhubungan atau transportasi umum yang perlu dibenahi. Soal tarif, Gilbert menilai tidak ada masalah. Bahkan, anggaran daerah dikucurkan setiap tahunnya untuk subsidi. Menurut dia, yang lebih utama dibenahi yaitu integrasi antarmoda yang diharapkan dapat berjalan baik.

“Tarif yang ada sudah terjangkau, tetapi menjadi masalah begitu ganti moda lalu harus bayar yang lain. Memakai motor lebih murah sehingga motor sangat banyak. Seharusnya tiket publik adalah 1 tiket dan semua bisa 1 jam maksimal dalam perjalanan. Contoh terbaik adalah di Paris,” ujarnya.

Dia lantas menuturkan, sepanjang jumlah dan trayek transportasi umum masih tidak optimal, masyarakat akan selalu memilih transportasi pribadi baik motor atau mobil. Menurut dia kondisi tersebut terjadi karena kebijakan pengelolaan dan integrasi transportasi umum yang dianggap masih belum konsisten.

“Bukan soal alat angkutannya. Tapi soal kebijakannya. Sebenarnya kalau konsisten sejak awal membenahi integrasi antar moda, dengan single ticket, kemacetan sudah terurai. (Tapi) program transportasi tercapai minimal. Tentu masih ada yang lain, tapi saya tidak ingat semua,” keluhnya.

Dia pun juga mengaitkan kebijakan Pemda DKI yang belum fokus pada pembenahan transportasi publik. Salah satunya mengenai jalur permanen sepeda.

“Ini yang disesalkan, kenapa sepeda dilihat sebagai solusi. Harusnya transportasi publik yang jadi solusi,” pungkas Gilbert.