Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PN Jaktim Gelar Sidang Habib Rizieq Shihab, Polisi Siapkan Pengamanan Ekstra Ketat
loading...
Habib Rizieq Shihab. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sidang mantan Ketua Umum Front Pembela Islam ( FPI ) Habib Rizieq Shihab bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Pengamanan di area pengadilan ikut diperketat.
Kapolsek Cakung Kompol Satria Darma mengatakan, pengamanan ekstra ketat dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menunjuk PN Jakarta Timur sebagai tempat sidang perkara Habib Rizieq.
Baca juga: Polri Janji Bakal Hadiri Sidang Praperadilan Habib Rizieq Shihab
Dalam keputusan MA, Habib Rizieq terlibat empat perkara yakni berkas perkara pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan warga di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor; tes swab Covid-19 yang diduga ditutupi pihak RS Ummi Bogor; kemudian kerumunan di Petamburan yang juga menjerat 5 tersangka lain.
"Untuk pengamanan sidang yang kasusnya atensi biasa melibatkan sekitar 100 personel. Untuk sekarang belum ada informasi penetapan jadwal sidang (Habib Rizieq)," ujar Satria, Selasa (2/3/2021).
Dalam kasus kerumunan di Petamburan, Habib Rizieq disangkakan pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Di kasus yang sama, tersangka HU, MS, AAA, ASL, dan IAH disangkakan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca juga: Bukti di Persidangan Praperadilan, Pengacara Sebut Dua Sprindik Habib Rizieq Cacat Hukum
Dalam perkara kerumunan Megamendung, Habib Rizieq disangka melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.
Kemudian, dalam perkara tes swab di RS Ummi Bogor, Habib Rizieq, AA dan MHA disangkakan melanggar Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP.
Kapolsek Cakung Kompol Satria Darma mengatakan, pengamanan ekstra ketat dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menunjuk PN Jakarta Timur sebagai tempat sidang perkara Habib Rizieq.
Baca juga: Polri Janji Bakal Hadiri Sidang Praperadilan Habib Rizieq Shihab
Dalam keputusan MA, Habib Rizieq terlibat empat perkara yakni berkas perkara pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan warga di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor; tes swab Covid-19 yang diduga ditutupi pihak RS Ummi Bogor; kemudian kerumunan di Petamburan yang juga menjerat 5 tersangka lain.
"Untuk pengamanan sidang yang kasusnya atensi biasa melibatkan sekitar 100 personel. Untuk sekarang belum ada informasi penetapan jadwal sidang (Habib Rizieq)," ujar Satria, Selasa (2/3/2021).
Dalam kasus kerumunan di Petamburan, Habib Rizieq disangkakan pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Di kasus yang sama, tersangka HU, MS, AAA, ASL, dan IAH disangkakan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca juga: Bukti di Persidangan Praperadilan, Pengacara Sebut Dua Sprindik Habib Rizieq Cacat Hukum
Dalam perkara kerumunan Megamendung, Habib Rizieq disangka melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.
Kemudian, dalam perkara tes swab di RS Ummi Bogor, Habib Rizieq, AA dan MHA disangkakan melanggar Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP.
(jon)
Explore More