Bima Arya Minta BPBD Jangan Seperti Pemadam Kebakaran
loading...
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) dalam mengantisipasi bencana tidak seperti pemadam kebakaran.
Menurut dia, pemetaan risiko bencana harus dikurangi baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. “Ada bencana alam akibat manusia, ada bencana karena force majeure (terjadi di luar kemampuan manusia). Force majeure ini kita tidak bisa berbuat banyak, misalnya tiba-tiba gempa dahsyat," ujarnya, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: Wilayah Hulu Bogor Kerap Jadi Tertuduh Tiap Jakarta Banjir, Ini Jawaban Top Bima Arya
Harus ada pemetaan atau mapping di lapangan. Pihaknya tidak mau BPBD ini seperti pemadam kebakaran, datang, semprot, sudah. Jadi harus ada langkah sistematik.
Bima mendorong seluruh personel baik BPBD, PUPR hingga Camat dan Lurah untuk mengantisipasi curah hujan yang ekstrem dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
“Pertama, harus ada kesiapan sistem koordinasi. Jadi begitu ada peningkatan status siaga dari Katulampa, sistem sudah bergerak. Kedua, ada proses evakuasi yang sudah disimulasikan. Ada beberapa titik yang memang langganan banjir, begitu terjadi sudah ada mekanismenya,” ungkap Bima.
“Lalu saya juga cek kesiapan natura. Saya minta semuanya di pool juga ditambah logistiknya di Dinsos. Terakhir, adalah menyosialisasikan kepada warga di hari-hari ke depan yang sangat rawan agar menghindari dulu berada di titik-titik rawan,” sambungnya.
Baca juga: Bogor Perpanjang Ganjil Genap, Bima Arya: Kasus Positif Menurun Signifikan
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi menambahkan untuk longsor Mekarwangi pada tahun ini PUPR telah menganggarkan Rp953 juta guna perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Rp396 juta untuk rekonstruksi jembatan.
“Untuk lokasi yang biasanya banjir di Taman Sari Persada, Cibadak pada tahun ini kami telah menganggarkan Rp1,6 miliar untuk perbaikan tebing dan Rp1 miliar perbaikan drainase,” katanya.
Menurut dia, pemetaan risiko bencana harus dikurangi baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. “Ada bencana alam akibat manusia, ada bencana karena force majeure (terjadi di luar kemampuan manusia). Force majeure ini kita tidak bisa berbuat banyak, misalnya tiba-tiba gempa dahsyat," ujarnya, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: Wilayah Hulu Bogor Kerap Jadi Tertuduh Tiap Jakarta Banjir, Ini Jawaban Top Bima Arya
Harus ada pemetaan atau mapping di lapangan. Pihaknya tidak mau BPBD ini seperti pemadam kebakaran, datang, semprot, sudah. Jadi harus ada langkah sistematik.
Bima mendorong seluruh personel baik BPBD, PUPR hingga Camat dan Lurah untuk mengantisipasi curah hujan yang ekstrem dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
“Pertama, harus ada kesiapan sistem koordinasi. Jadi begitu ada peningkatan status siaga dari Katulampa, sistem sudah bergerak. Kedua, ada proses evakuasi yang sudah disimulasikan. Ada beberapa titik yang memang langganan banjir, begitu terjadi sudah ada mekanismenya,” ungkap Bima.
“Lalu saya juga cek kesiapan natura. Saya minta semuanya di pool juga ditambah logistiknya di Dinsos. Terakhir, adalah menyosialisasikan kepada warga di hari-hari ke depan yang sangat rawan agar menghindari dulu berada di titik-titik rawan,” sambungnya.
Baca juga: Bogor Perpanjang Ganjil Genap, Bima Arya: Kasus Positif Menurun Signifikan
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi menambahkan untuk longsor Mekarwangi pada tahun ini PUPR telah menganggarkan Rp953 juta guna perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Rp396 juta untuk rekonstruksi jembatan.
“Untuk lokasi yang biasanya banjir di Taman Sari Persada, Cibadak pada tahun ini kami telah menganggarkan Rp1,6 miliar untuk perbaikan tebing dan Rp1 miliar perbaikan drainase,” katanya.
(jon)
Explore More