Pembenahan dan Integrasi Transportasi Umum, Daerah Diminta Contoh Jakarta

JAKARTA - Penataan transportasi umum di DKI Jakarta dapat dijadikan contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Kota-kota yang bermasalah dengan pengelolaan angkot dapat meniru model JakLingko .

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebutkan, pemerintah daerah (pemda) punya masalah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki cukup ruang untuk mengalokasikan dana membiayai model JakLingko.

Dia menerangkan perbaikan transportasi di Jakarta ditopang dengan penataan kereta rel listrik pada 2013. Commuter line (CL) yang awal hanya mengangkut 350.000 orang per hari, kini sudah mencapai 1 juta orang per hari. (Baca juga; Selalu Padat Penumpang, Protokol Kesehatan Tidak Berlaku di KRL Commuter Line )

Kemudian, disusul dengan lahirnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Djoko menjelaskan mobilitas masyarakat tidak dapat dibatasi wilayah administratif.(Baca juga; Optimalisasi Jak Lingko, DKI Dorong Peremajaan Angkutan Umum )

“BPTJ memiliki rencana induk transportasi Jabodetabek, salah satunya, target pengguna transportasi umum mencapai 60% pada 2029. Tahapannya, mulai 2019 mencapai 20% dan 2024 mencapai 40%,” tutur Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu, melalui keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Dia menambahkan, agar daerah sukses memperbaiki sistem transportasi, perlu komitmen bersama dari pemerintah pusat. Secara gamblang, Djoko menyebut sulit bagi daerah untuk membenahi sistem transportasi jika tak dibantu pemerintah pusat.

“Sayangnya, komitmen pemda masih minim. Tidak hanya itu, anggaran yang minim dan tidak sebesar DKI Jakarta, juga jadi halangan,” paparnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sistem transportasi selama 10 tahun mencapai Rp605 Triliun. Dana itu dipakai untuk menambah armada dan jangkauan TransJakarta, moda raya terpadu (MRT), dan lintas rel terpadu (LRT).

Namun, Djoko mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa pekerja rumah (PR), antara lain, penataan jalur sepeda, ojek daring, dan terminal. Khusus terminal, Djoko menyebut Tanjung Priok dan Kampung Rambutan harus segera diperbaiki.