Bantu Warga Terdampak Covid-19, Bogor Buka Dapur Umum

Selama sebulan kedepan Pemkot Bogor membuka dapur umum yang dimulai sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Rabu 15 April 2020. Dapur umum ini sebagai wujud kepedulian Pemkot terhadap sesama yang ekonominya terdampak wabah Covid-19.

"Dapur umum di pusatkan di kantor Dinsos Kota Bogor, Jalan Merdeka, Bogor Tengah, Kota Bogor, perharinya ada 450 paket nasi. Jadi siapa aja yang membutuhkan, seperti tukang becak, ojek online, pemulung silahkan untuk mengambil nasi bungkus gratis ini," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Anggraeny Iswara, Jumat (17/04/2020).

Selain itu, kata dia, pihaknya saat ini tengah intensif melakukan pendataan terkait bantuan sosial yang akan diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Hal ini agar penerima bantuan tepat sasaran dan tidak menerima ganda. Dia menyebutkan, ada dua data penerima bantuan sosial, yakni dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS.

DTKS artinya data kemiskinan yang ada di Kota Bogor yang memang sudah ada di dalam sistem Kementerian Sosial (Kemensos) dengan jumlah KK miskin71.111KK yang dibantu dari APBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako.

"DTKS ini diintervensi dari APBN dengan program PKH dan program sembako, tapi tidak semua yang dibantu karena anggaran APBN terbatas. Jadi yang dibantu ada35.923KK untuk sembakonya dan PKH ada29.466KK," ujarnya.

Dia menambahkan, antara program PKH dan BPNT ada yang beririsan, sehingga ketika di verifikasi dan validasi (verval) jumlah yang sudah dibantu dari APBN adalah41.845KK."Kemudian pemerintah pusat melakukan perluasan bantuan sejumlah30.010KK.Jadi DTKS(71.111KK) semuanya clear dibantu dari APBN dan APBD Provinsi," katanya.Kemudian ada bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat. Hasil dari verval jumlah yang akan dibantu untuk Kota Bogor sebanyak 8.046 KK. "Mulai kemarin disalurkan melalui Kantor Pos dengan jumlah Rp 500 ribu yang terdiri dari bantuan langsung sembako senilai Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu," katanya.Untuk Non DTKS, sementara ini jumlahnya ada43.531KK yang berasal dari pendataan wilayah, kemudian di verval (verifikasi dan validasi) menjadi41.838yang ber-NIK dan sisanya tidak ber-NIK 1.693 KK. Selanjutnya yang tidak ber-NIK diusulkan ke provinsi dan ternyata provinsi memberikan kuota31.285KK.

"Kemudian sisa data yang diusulkan yang tidak tercover kita tambah dengan yang tidak ber-NIK atau (jumlah usulan43.531KK - kuota31.285KK =12.246KK), nanti sisanya(12.246KK) kita akan bantu melalui APBD Kota Bogor dari Bansos tidak terencana," sebutnya.

Ia menjelaskan nantinya per-KK yang tidak menerima bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total anggaran pengajuan Rp 22 Miliar dari APBD Kota Bogor. "Untuk realisasinya masih menunggu persetujuan dari TAPD," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah pusat akan memberikan bantuan khusus bahan pokok kepada 2,6 juta jiwa warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di saat pandemi virus corona. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. "Saat ini kami masih mendata, sementara sudah ada 100 ribu lebih orang calon penerima bantuan ini si Kota Bogor," tuturnya.