COVID-19 Terus Meningkat, Pemkot Bogor Kaji Ulang Rencana Pembelajaran Tatap Muka

BOGOR - Terus melonjak angka kasus pasien terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) yang setiap harinya mengalami penambahan di atas 70 orang, sepertinya jadi pertimbangan Pemkot Bogor untuk mengkaji ulang rencana pembelajaran tatap muka (PTM) .

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin alias Fahmi saat dikonfirmasi mengaku terlalu berisiko jika PTM dilaksanakan awal Januari 2021. Terlebih di dinas yang dipimpinnya sendiri, ada pegawai positif COVID-19 meninggal dunia. (Baca juga: Penularan COVID-19 Masih Tinggi, Kota Tangerang Tunda Sekolah Tatap Muka)

"Di Kantor Disdik sendiri udah empat orang, dan satu di antaranya meninggal dunia karena COVID-19. Kemudian ada laporan 5 guru terpapar COVID-19. Jadi kalau situasinya seperti sekarang ini saya rasa tidak akan diizinkan PTM," ujar Fahmi saat dikonfirmasi, Rabu (23/12/2020)

Menurutnya, kebijakan PTM di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini terlalu berisiko. Tak hanya, siswa tapi juga guru.

Sehingga, pihaknya sangat berhati-harti untuk kembali membuka PTM seperti yang direncanakan Wali Kota Bogor Bima Arya beberapa waktu lalu. "Saya kira situasinya harus kita turunkan dulu nih, karena sekarang kecenderungannya terus naik. Artinya harus ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat dan pengendalian COVID-19," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Pihaknya mengaku tidak setuju jika Pemkot Bogor pada Januari mendatang membuka PTM. "Kalau keadaan sudah normal dan membaik, PTM yang digelar pun lebih aman bagi siswa. Dan juga tidak membebani pikiran orang tua murid yang khawatir anaknya terpapar COVID-19," paparnya.

Ia menambahkan alasan untuk dikaji ulang rencana PTM yang digagas Bima Arya karena menyangkut keselamatan siswa. Bahkan, ia menilai kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih cukup rendah. (Baca juga:Januari 2021 Sekolah Tatap Muka, Pemkab Bekasi Masih Persiapkan Semua Aspek)

"Maka saya pribadi sebagai Ketua DPRD Kota Bogor merekomendasikan agar proses pendidikan belajar mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah, itu bisa ditunda sampai penyebaran mulai menurun," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya pada Sabtu 21 November 2020 lalu mengumumkan rencana PTM pada 11 Januari 2020. PTM tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Bahkan Bima sudah merancang teknis PTM di masa pandemi COVID-19 pada 11 Januari 2020 mendatang.

Bahkan persiapan PTM di Kota Bogor sempat dibahas dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, Dewan Pendidikan Kota Bogor, Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Dinas Perhubungan Kota Bogor.

“Kami melakukan pembahasan untuk menyikapi arahan Mas Mendikbud. Yang bisa kami sampaikan pertama adalah kami melihat banyak hal yang selama ini memang terlihat jelas terkait dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)."

"Terutama dampak-dampaknya bagi siswa, bagi sekolah, bagi orangtua dan lain-lain. Seperti yang disampaikan Mas Menteri bahwa PJJ itu tidak maksimal. Semakin lama PJJ dilakukan, maka semakin banyak dampak negatifnya,” sambung Bima Arya.

Untuk itu, Bima Arya dan stakeholder terkait sepakat bahwa pembelajaran tatap muka di Kota Bogor akan diberlakukan mulai 11 Januari 2020. Namun demikian, kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas. (Baca juga:Daerah Tunda Sekolah Tatap Muka, Bantuan Kuota Data Harus Dipastikan Ada)

“Bagaimanapun kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling utama yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Oleh karena itu, rencana untuk kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka harus diiringi dengan kesiapan dan kepastian dari aspek protokol kesehatan. Jadi sekali lagi keselamatan dan kesehatan adalah faktor utama,” tandas Bima.

Bima menjelaskan, sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka apabila sudah disetujui, disepakati dan mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Bogor, komite sekolah dan kepala sekolah.

“Artinya kalau hanya kepala sekolah saja tanpa didukung komite sekolah, itu tidak bisa. Jadi, komite sekolah dalam hal ini orangtua adalah unsur yang penting, yang harus memberikan izinnya,” terangnya.

Meski akan mulai diberlakukan mulai 11 Januari 2021, kata Bima, tidak semua jenjang pendidikan dan semua siswa bisa mulai beraktivitas.

“Secara bertahap. Jadi tidak sekaligus. Dan bagi sekolah-sekolah yang ingin mulai pembelajaran tatap muka, bisa mengajukan permohonan kepada Pemkot Bogor dengan catatan permohonan itu didukung, disetujui dan disepakati oleh komite sekolah".

"Menyiapkan secara rinci terkait dengan tiga aspek utama, yakni konsep atau sistem pembelajarannya jelas, seperti apa pengaturan jadwal pemberian mata pelajarannya, pengaturan kelasnya dan lain-lain,” jelas Bima.