Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Giliran Dewan Masjid Indonesia Melapor ke Polda Metro Jaya, Ada Kasus Apa?
loading...
Dewan Masjid Indonesia (DMI) melaporkan orang yang tidak bertanggung jawab ke Polda Metro Jaya. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dewan Masjid Indonesia (DMI) melaporkan orang yang tidak bertanggung jawab ke Polda Metro Jaya . Laporan tersebut dibuat Direktur Program DMI Munawar Fuad pada Senin 21 Desember 2021.
(Baca juga : Mutasi Baru COVID-19: Ini 40 Negara Larang Turis asal Inggris, Indonesia Belum )
"Kemarin laporannya," kata Direktur Program DMI, Munawar Fuad saat dikonfirmasi, Selasa (22/12/2020). (Baca juga: Diduga Sebarkan Kebencian dan Berita Bohong, Munarman Dilaporkan ke Polda Metro Jaya)
Laporan Munawar Fuad diterima polisi dengan bukti LP/7552/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ. Laporan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan proposal terkait program Bansos pada Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemalsuan surat dan proposal tersebut dilakukan dengan mencatut nama DMI untuk dapat mengikuti program Bbansos dari Kemensos senilai Rp131 miliar dalam bentuk bantuan sembako dan perlengkapan medis. (Baca juga: Haikal Hassan Dipolisikan Gara-gara Bercerita Mimpi Bertemu Rasulullah)
Namun hal itu terungkap setelah pihak Kemensos mengkonfirmasi kepada DMI apakah surat dan proposal tersebut benar adanya. Karena, terlapor disangkakan dengan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat.
"Ini mau proses seleksi pengajuan dan rencana mereka mau alokasikan, nama saya ada di situ dan saya minta proprosalnya dan suratnya," ungkap Munawar. (Baca juga: JK Tegaskan DMI Menolak Masjid Dijadikan Tempat Seruan Jihad)
Dalam laporan tersebut Munawar juga melampirkan sejumlah barang bukti berupa alur proposal dan surat yang disebar. Kemudian print out dokumen asli DMI, surat dan proposal yang dipalsukan.
"Kami serahkan nomor telepon yang saat itu kontak dengan pejabat (Kemensos) tersebut berikut yang mengatasnamakan siapa," bebernya.
(Baca juga : Potret Wuhan: Dulu Pusat Wabah COVID-19, Kini Pusat Pesta )
"Kami juga bawa saksi yang memang punya otoritas bahwa surat itu tidak benar yakni Kepala Sekretariat Kantor DMI dan Bendahara DMI," pungkasnya.
![Giliran Dewan Masjid Indonesia Melapor ke Polda Metro Jaya, Ada Kasus Apa?]()
(Baca juga : Mutasi Baru COVID-19: Ini 40 Negara Larang Turis asal Inggris, Indonesia Belum )
"Kemarin laporannya," kata Direktur Program DMI, Munawar Fuad saat dikonfirmasi, Selasa (22/12/2020). (Baca juga: Diduga Sebarkan Kebencian dan Berita Bohong, Munarman Dilaporkan ke Polda Metro Jaya)
Laporan Munawar Fuad diterima polisi dengan bukti LP/7552/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ. Laporan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan proposal terkait program Bansos pada Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemalsuan surat dan proposal tersebut dilakukan dengan mencatut nama DMI untuk dapat mengikuti program Bbansos dari Kemensos senilai Rp131 miliar dalam bentuk bantuan sembako dan perlengkapan medis. (Baca juga: Haikal Hassan Dipolisikan Gara-gara Bercerita Mimpi Bertemu Rasulullah)
Namun hal itu terungkap setelah pihak Kemensos mengkonfirmasi kepada DMI apakah surat dan proposal tersebut benar adanya. Karena, terlapor disangkakan dengan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat.
"Ini mau proses seleksi pengajuan dan rencana mereka mau alokasikan, nama saya ada di situ dan saya minta proprosalnya dan suratnya," ungkap Munawar. (Baca juga: JK Tegaskan DMI Menolak Masjid Dijadikan Tempat Seruan Jihad)
Dalam laporan tersebut Munawar juga melampirkan sejumlah barang bukti berupa alur proposal dan surat yang disebar. Kemudian print out dokumen asli DMI, surat dan proposal yang dipalsukan.
"Kami serahkan nomor telepon yang saat itu kontak dengan pejabat (Kemensos) tersebut berikut yang mengatasnamakan siapa," bebernya.
(Baca juga : Potret Wuhan: Dulu Pusat Wabah COVID-19, Kini Pusat Pesta )
"Kami juga bawa saksi yang memang punya otoritas bahwa surat itu tidak benar yakni Kepala Sekretariat Kantor DMI dan Bendahara DMI," pungkasnya.
(thm)
Explore More