Awasi Protokol Kesehatan di Jakpus, Kodim Gandeng Ormas hingga Komunitas Ojol

JAKARTA - Kodim 0501/JP BS menugaskan sejumlah elemen masyarakat untuk membantu menekan angka penyebaram Covid-19. Salah satunya adalah menyerahkan rompi bagi kelompok masyarakat menjadi petugas pengawas protokol kesehatan.

Dandim 0501/JP BS Kolonel (Inf) Luqman Arief mengatakan, kelompok masyarakat yang diajak turut serta mengawasi protokol kesehatan dari berbagai profesi, antara lain pedagang pasar, pengelola gedung perkantoran, ormas, ojek online, hingga pegelola rumah ibadah. (Baca juga: Satgas Akui Kematian Akibat Corona di Indonesia Lampaui Rata-rata Dunia)

"Jakarta luar biasa begitu luasnya, begitu padatnya penduduk, makanya salah satu upaya kita adalah bagaimana membagi komunitas, walaupun kemarin dengan polisi sudah kerja sama juga," kata Luqman di Kodim 0501/JP BS, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2020).

Tugas bagi para relawan ini dengan tegas mengingatkan akan bahaya Covid-19 serta pentingnya protokol kesehatan. "Mereka ingatkan kepada komunitasnya, warganya, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap menjauhi, jangan berkerumun, selalu mencuci tangan," ungkap Luqman.

Luqman menuturkan, di Jakarta Pusat ada 737 personel TNI yang disebar mengawasi protokol kesehatan. Mereka bakal dibantu oleh pengawas protokol kesehatan terutama di lingkungan perumahan hingga perkantoran.

"Minimal kami akan ambil 50 orang. Nanti kita lihat situasi ya, berkembang karena tiap kampung, kan berbeda jumlah. Mereka hanya membantu menegakkan pak hanya mengingatkan itu saja kepada warga," papar Luqman.

"Ini yang saya lihat titik fokus utama yang perlu diwaspadai adalah perkantoran, karena mungkin ruangan seperti itu, makanya kami ajak semuanya," sambungnya. (Baca juga: Pelaku Mutilasi Sepasang Kekasih, Korban Dibunuh saat Berhubungan Badan)

Kemudian, yang menjadi fokus pemantauan adalah kawasan pasar. "Setiap saat yang tahu pasar ya mereka itu pagi siang sore sampai malam sampai pagi lagi 24 jam. Minimal yang di situ lebih menegakkan kita sebagai pengawas," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghatara menyebut, klaster perkantoran cukup tinggi di wilayahnya. "Ada 2,5 juta orang keluar masuk di Jakarta Pusat. PSBB ini mesti jadi momentum mengurangi mobilitas warga," ucap dia.

Bayu mengungkpkan sudah lima kantor yang ditegur dan satu ditutup. "Kami monitor terus areanya. Makanya ini partisipasi masyarakat sangat penting," tutup Bayu.